Sorot
{{caption}}
Survei Puspoll: 6 Program Pemerintah yang Dianggap Penting Rakyat

{{caption}}
Survei: Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Prabowo Capai 64,8 Persen

{{caption}}
Modal Hadiah Lomba, Eks Persit Ini Bawa Soya Ayu Masuk Indomaret

{{caption}}
Top 3 News: Prabowo Sebut Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Mensesneg Luruskan Ucapan Prabowo soal Pemimpin Terpilih

{{caption}}
Prabowo: Saya Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

Topik Terkait
{{caption}}
Ketua DPRD Tegaskan 3.868 PPPK Paruh Waktu Bogor Jadi Motor Utama Layanan Publik

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menekankan peran krusial 3.868 PPPK paruh waktu Bogor dalam meningkatkan kualitas layanan publik, sejalan dengan visi pembangunan daerah. Simak detailnya!

{{caption}}
Pemkot Palembang Fokus Penguatan ASN, Targetkan Pelayanan Publik Optimal dan Transparan

Pemerintah Kota Palembang serius melakukan penguatan ASN Palembang melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

{{caption}}
Fakta Unik 1.119 PPPK Tapin: Paruh Waktu Perkuat Layanan Publik, Berapa Gaji Mereka?

Pemerintah Kabupaten Tapin mengangkat 1.119 PPPK paruh waktu untuk memperkuat layanan publik. Berapa gaji yang diterima dan bagaimana masa kontrak mereka? Simak selengkapnya!

{{caption}}
Tahukah Anda? BKPSDM Palangka Raya Perkuat Profesionalitas PPPK dengan Orientasi BerAKHLAK demi Layanan Publik Prima

BKPSDM Palangka Raya serius tingkatkan profesionalitas PPPK melalui orientasi pengenalan nilai dan etika instansi, memastikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Simak selengkapnya!

{{caption}}
Tahukah Anda? 178 PPPK Nagan Raya Dilantik, Ini Tugas Utama Mereka dalam Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melantik 178 PPPK formasi 2024. Bupati menekankan pentingnya responsivitas dan kepekaan terhadap keluhan masyarakat sebagai tugas PPPK Nagan Raya.

{{caption}}
111 PPPK Diterima, Bupati Bantul Tekankan Pentingnya Integritas ASN untuk Masa Depan Daerah

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyerahkan SK kepada 111 PPPK Tahap II, menekankan pentingnya integritas ASN dan profesionalitas demi pelayanan publik yang berkualitas di Bantul.

{{caption}}
Tahukah Anda? Singkawang Disetujui Terima 824 PPPK Paruh Waktu, Anggaran Rp7,7 Miliar Per Tahun!

Pemkot Singkawang mendapat persetujuan KemenpanRB untuk 824 formasi PPPK paruh waktu, menimbulkan pertanyaan besar tentang dampak fiskal daerah yang mencapai Rp7,7 miliar per tahun.

{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Bekasi Tambah 981 PPPK untuk Tingkatkan Pelayanan Publik!

Pemkab Bekasi resmi menambah 981 PPPK untuk tingkatkan pelayanan publik. Apa saja formasi yang dibuka dan bagaimana komitmen Pemkab Bekasi terhadap penataan tenaga honorer?

{{caption}}
Ekspansi Pasar Pertanian Karo Tembus Kalimantan Tengah, Jamin Kesejahteraan Petani

Pemerintah Kabupaten Karo sukses melakukan ekspansi pasar pertanian Karo ke Kalimantan Tengah. Pengiriman 20 ton hortikultura ini diharapkan memangkas rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

{{caption}}
Disdik Kalteng Evaluasi Menyeluruh Sekolah Terkait Video Viral Pelajar di Kelas

Dinas Pendidikan Kalteng melakukan evaluasi mendalam terhadap sekolah menyusul beredarnya video viral pelajar yang melakukan tindakan tidak pantas di ruang kelas, memicu perhatian publik.

{{caption}}
Integrasi Penanggulangan Bencana Palangka Raya dalam Pembangunan Daerah untuk Ketahanan Jangka Panjang

Pemerintah Kota Palangka Raya mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026, demi mewujudkan pembangunan yang aman dan tangguh.

{{caption}}
DPR Dorong Kepastian Hukum Pertambangan Rakyat melalui Percepatan Perizinan

Anggota DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk segera memproses perizinan demi mewujudkan kepastian hukum pertambangan rakyat, melindungi pilar ekonomi kerakyatan dan memastikan keberlanjutan usaha.

{{caption}}
Palangka Raya Perkuat Deteksi Dini TBC Melalui Program Kelurahan Siaga TBC

Pemerintah Kota Palangka Raya meluncurkan program Kelurahan Siaga TBC untuk mempercepat penemuan kasus dan edukasi, menjadi langkah strategis eliminasi TBC di Indonesia.

{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum Kalteng Optimalkan Bantuan Hukum Warga Miskin Melalui Adendum Anggaran

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

{{caption}}
Gubernur Bobby Nasution Minta Kenaikan Gaji Guru Sumut Setiap Hardiknas untuk Sejahterakan Pendidik

Gubernur Sumut Bobby Nasution mendesak Dinas Pendidikan untuk menaikkan gaji guru, khususnya PPPK paruh waktu dan GTT, setiap Hardiknas demi meningkatkan kesejahteraan pendidik di wilayahnya.

{{caption}}
Pemkab Tuban Gelar Uji Kompetensi untuk Evaluasi PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BKPSDM melakukan uji kompetensi terhadap 693 PPPK paruh waktu. Evaluasi PPPK Tuban ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kompetensi pegawai sesuai regulasi terbaru.

{{caption}}
Bupati Jember Tegaskan Tidak Ada PHK PPPK Jember hingga 2027

Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jember! Bupati Muhammad Fawait memastikan tidak akan ada PHK PPPK Jember hingga tahun 2027, baik penuh waktu maupun paruh waktu, asalkan kinerja tetap optimal.

{{caption}}
Pemkot Singkawang Jamin Tidak Ada Pemutusan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Anggaran Aman Terkendali

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

{{caption}}
Pemprov Gorontalo Cairkan THR Lebaran 2026 untuk PPPK Paruh Waktu, Wujud Keadilan Aparatur

Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dengan mencairkan THR Lebaran 2026 bagi PPPK paruh waktu, sebuah langkah progresif demi keadilan dan kebersamaan aparatur daerah.

{{caption}}
Kemendikdasmen Beri Relaksasi Penggunaan Dana BOSP 2026 untuk Honor Guru dan Tendik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan relaksasi penggunaan Dana BOSP 2026 untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN, sebuah langkah strategis yang patut diketahui.