Tahukah Anda? BKPSDM Palangka Raya Perkuat Profesionalitas PPPK dengan Orientasi BerAKHLAK demi Layanan Publik Prima

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya mengambil langkah strategis. Mereka berkomitmen penuh untuk memperkuat profesionalitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam layanan publik. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah.

Peningkatan ini dilakukan melalui kegiatan orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah. Tujuannya adalah membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kuat dalam nilai etika dan moral. Hal ini penting untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Kegiatan ini disiapkan khusus untuk PPPK Pengangkatan Tahun 2024 Angkatan VII, VIII, IX dan X. Plt Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya, Mardian Ardi, menegaskan pentingnya inisiatif ini pada Minggu lalu. Ia berharap orientasi ini memberikan dampak positif signifikan.

Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi: Pondasi Profesionalitas PPPK

Kegiatan orientasi yang berlangsung selama dua hari ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap PPPK untuk mengikuti pengenalan nilai, tugas, dan etika instansi pemerintah sebelum menjalankan tugasnya. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan setiap PPPK memahami perannya secara komprehensif.

Mardian Ardi menjelaskan bahwa orientasi ini bertujuan membentuk aparatur yang cakap secara teknis. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki nilai etika, moral, dan semangat pengabdian yang tinggi. “Melalui orientasi ini kami ingin membentuk aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kuat dalam nilai etika, moral, dan semangat pengabdian,” ujar Mardian.

Orientasi ini juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan nilai dasar ASN BerAKHLAK. Nilai-nilai ini meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penerapan nilai-nilai ini esensial untuk meningkatkan profesionalitas PPPK dan kualitas pelayanan publik.

ASN BerAKHLAK: Pilar Utama Pelayanan Publik Berintegritas

Nilai BerAKHLAK harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mardian Ardi menekankan bahwa nilai ini bukan sekadar slogan. “ASN harus menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak. Nilai BerAKHLAK bukan sekadar slogan, tetapi panduan nyata untuk membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, turut menegaskan pentingnya penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK. Nilai ini menjadi landasan moral dan etika bagi seluruh aparatur pemerintah, termasuk para PPPK. Penerapan nilai ini akan mencerminkan integritas dan profesionalitas yang harus dimiliki oleh setiap aparatur negara.

Zaini menjelaskan bahwa ASN BerAKHLAK terdiri atas tujuh prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. “Nilai-nilai tersebut harus melekat dalam setiap tindakan ASN agar pelayanan publik yang diberikan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat," kata Zaini.

BKPSDM Kota Palangka Raya juga aktif dalam mendukung reformasi birokrasi. Ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi, penilaian kinerja berbasis merit, serta pembinaan karier ASN. Sistem manajemen ASN di daerah kini diarahkan untuk lebih transparan dan berorientasi pada hasil yang konkret.

Komitmen BKPSDM dalam Peningkatan Kualitas ASN

BKPSDM Kota Palangka Raya terus memperkuat mekanisme pembinaan ASN. Pembinaan ini mencakup pelatihan teknis dan pengembangan karakter. Tujuannya adalah menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas birokrasi.

Mardian Ardi berharap, aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya dapat menjadi pelayan publik yang profesional, inovatif, dan berintegritas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN ini menjadi prioritas utama. Ini termasuk memastikan profesionalitas PPPK terjaga dan terus berkembang.

Dengan adanya orientasi dan pembinaan berkelanjutan, diharapkan PPPK dapat memberikan kontribusi maksimal. Mereka diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kapasitas ASN.

Sumber: AntaraNews