Tahukah Anda? Singkawang Disetujui Terima 824 PPPK Paruh Waktu, Anggaran Rp7,7 Miliar Per Tahun!

Pemkot Singkawang mendapat persetujuan KemenpanRB untuk 824 formasi PPPK paruh waktu, menimbulkan pertanyaan besar tentang dampak fiskal daerah yang mencapai Rp7,7 miliar per tahun.

Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, telah menerima persetujuan penting dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Persetujuan ini terkait penerimaan 824 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pengumuman resmi mengenai seluruh formasi ini telah dilakukan pada 17 September 2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Singkawang, Sutiarno, menjelaskan bahwa usulan ini mencakup 646 pegawai non-ASN yang sudah terdaftar. Mereka sebelumnya telah tercatat dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, terdapat 178 pegawai yang belum terdaftar namun juga diakomodasi dalam formasi PPPK paruh waktu ini. Usulan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Setelah pengumuman tersebut, para calon PPPK paruh waktu diwajibkan segera melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Dokumen-dokumen penting seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan kesehatan harus diunggah melalui aplikasi yang disediakan panitia. Batas waktu pengunggahan adalah paling lambat 22 September 2025, sebelum proses verifikasi oleh BKPSDM hingga 25 September.

Persetujuan Formasi dan Proses Administrasi PPPK Paruh Waktu

Persetujuan KemenpanRB atas 824 formasi PPPK paruh waktu ini menjadi kabar baik bagi ratusan pegawai non-ASN di Singkawang. Sutiarno mengungkapkan bahwa dari total formasi tersebut, sebagian besar merupakan pegawai yang sudah terdata di BKN. "Alhamdulillah seluruh usulan kita diterima Kemenpan RB. Total 824 formasi PPPK paruh waktu sudah diumumkan pada 17 September 2025 pukul 21.00 WIB," ujarnya.

Proses administrasi setelah pengumuman ini memerlukan perhatian serius dari para calon. Mereka harus memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen seperti SKCK dari kepolisian dan surat keterangan kesehatan dari fasilitas kesehatan resmi sangat penting. Ini demi kelancaran proses verifikasi selanjutnya.

Pengunggahan dokumen melalui aplikasi yang disiapkan panitia merupakan tahapan krusial. BKPSDM Singkawang akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap setiap berkas yang masuk. Proses ini diharapkan berjalan lancar agar pengangkatan PPPK paruh waktu dapat segera terealisasi sesuai jadwal.

Dampak Fiskal dan Strategi Anggaran Daerah

Pengangkatan 824 PPPK paruh waktu ini tentu membawa implikasi signifikan terhadap anggaran daerah. Sutiarno menegaskan bahwa Pemkot Singkawang perlu menyesuaikan pengangkatan ini dengan kemampuan fiskal yang ada. "Total gaji mereka saat masih honor mencapai Rp7,7 miliar lebih per tahun. Dari jumlah itu, 360 orang gajinya tidak bersumber dari APBD. Karena itu, keberadaan PPPK paruh waktu pasti berdampak terhadap fiskal daerah," jelasnya.

Dari total 824 orang tersebut, 464 di antaranya sebelumnya digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, 216 pegawai menerima gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan 144 lainnya dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perbedaan sumber gaji ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan anggaran ke depan.

Untuk mengantisipasi dampak fiskal yang besar, Pemkot Singkawang telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tujuannya adalah agar pembayaran gaji PPPK paruh waktu ini masih dapat dibebankan melalui dana BOS dan BLUD. "Dengan begitu, keterbatasan APBD bisa diatasi," tambah Sutiarno, menunjukkan upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Penempatan dan Harapan Kinerja PPPK Paruh Waktu

Penempatan tenaga PPPK paruh waktu ini akan disesuaikan dengan lokasi tugas awal mereka. Namun, opsi redistribusi juga dimungkinkan jika terdapat kelebihan tenaga di suatu unit kerja. Sutiarno memberikan contoh bahwa tenaga kesehatan bisa ditempatkan di rumah sakit atau puskesmas, sementara guru akan berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

Perencanaan kebutuhan dari dinas teknis menjadi acuan utama dalam penentuan penempatan ini. Hal ini memastikan bahwa penempatan tenaga PPPK paruh waktu benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Tujuannya adalah agar pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan dapat berjalan optimal.

Sutiarno juga mengingatkan kepada para calon PPPK paruh waktu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk gaji mereka, kinerja maksimal sangat diharapkan. Ini demi memberikan manfaat nyata dan kontribusi positif bagi masyarakat Singkawang.

Sumber: AntaraNews