VIDEO: Temuan KPK Bongkar Rumah Sakit Nakal Klaim Fiktik BPJS Kesehatan & Rugikan Negara

Polda Kepri tengah mendalami laporan dugaan Korupsi BPJS Kesehatan Fiktif di Tanjungpinang, melibatkan klaim fiktif di sebuah klinik dan meminta keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Hasilnya, KPK kembali melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut.

Tiga rumah sakit di Jember diduga melakukan kecurangan klaim JKN dengan memanipulasi tagihan ke BPJS Kesehatan, kini diwajibkan mengembalikan kerugian.

Kejaksaan Negeri Muna menetapkan dua tersangka kasus korupsi dana BOK JKN Puskesmas Lohia, mengungkap kerugian negara fantastis dan modus operandi yang merugikan keuangan publik.

BPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.

Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.

KPK menemukan setidaknya ada tiga RS swasta yang melakukan klaim fiktif kepada BPJS Kesehatan

Setelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.

Tiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Dalam kasus pertamanya yakni adanya tagihan 10 kali layanan kesehatan fisioterapi.

KPK menduga oknum dokter atau mantan dokter di rumah sakit dan manajemen ikut bermain dalam praktik korupsi ini.

Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Program JKN hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang tinggi.

Dokter spesialis patologi menegaskan pengobatan komprehensif thalasemia krusial untuk mencegah keparahan, serta mengingatkan bahaya konsumsi suplemen zat besi bagi penderita thalasemia.

Pemerintah Kota Tanjungpinang berupaya mereaktivasi 2.900 peserta JKN nonaktif dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial, memastikan perlindungan kesehatan bagi warga.

Suku Dinas Sosial Pesanggrahan, Jakarta Selatan, menegaskan penanganan kesehatan ODGJ gratis melalui BPJS Kesehatan, memastikan akses layanan bagi mereka yang membutuhkan.

DPR bersama Kemenkes gencar sosialisasikan penyederhanaan Sistem Rujukan Pasien di Padang Pariaman. Kebijakan baru ini janjikan kemudahan akses dan efisiensi layanan kesehatan, terutama bagi pasien kronis, yang akan berlaku efektif Januari 2026.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menunjukkan perannya dalam membantu masyarakat. Nurbaya, pasien kanker serviks asal Halmahera Tengah, berhasil menjalani 35 kali radioterapi tanpa biaya berkat Program JKN.