VIDEO: Temuan KPK Bongkar Rumah Sakit Nakal Klaim Fiktik BPJS Kesehatan & Rugikan Negara

Polda Kepri tengah mendalami laporan dugaan Korupsi BPJS Kesehatan Fiktif di Tanjungpinang, melibatkan klaim fiktif di sebuah klinik dan meminta keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Hasilnya, KPK kembali melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut.

Tiga rumah sakit di Jember diduga melakukan kecurangan klaim JKN dengan memanipulasi tagihan ke BPJS Kesehatan, kini diwajibkan mengembalikan kerugian.

Kejaksaan Negeri Muna menetapkan dua tersangka kasus korupsi dana BOK JKN Puskesmas Lohia, mengungkap kerugian negara fantastis dan modus operandi yang merugikan keuangan publik.

BPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.

Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.

KPK menemukan setidaknya ada tiga RS swasta yang melakukan klaim fiktif kepada BPJS Kesehatan

Setelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.

Tiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Dalam kasus pertamanya yakni adanya tagihan 10 kali layanan kesehatan fisioterapi.

KPK menduga oknum dokter atau mantan dokter di rumah sakit dan manajemen ikut bermain dalam praktik korupsi ini.

Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

Perubahan pola tersebut dipengaruhi oleh karakteristik generasi pelaku korupsi yang semakin muda.

Pemindahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

BPJS Kesehatan meluncurkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda di Bukittinggi, membentengi generasi produktif dari penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Inisiatif Prolanis Muda ini diharapkan mendorong gaya hidup sehat.

RSUD Banyumas kini hadirkan Layanan Cathlab yang terintegrasi BPJS Kesehatan, membuka akses lebih luas bagi masyarakat Banyumas untuk penanganan penyakit jantung yang cepat dan terjangkau. Bagaimana dampaknya terhadap pelayanan kesehatan lokal?

Pemerintah Kabupaten Bintan siap menggelar Job Fair Bintan 2026 pada 12-13 Juni, menawarkan 1.309 lowongan kerja dari 11 perusahaan besar untuk menekan angka pengangguran lokal.

BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjadi lebih transparan dan responsif dalam pelayanan kesehatan, memperkuat kemitraan dengan media sebagai jembatan informasi penting bagi publik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas lansia di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memiliki jaminan kesehatan lansia NTT melalui skema PBI JKN, menunjukkan intervensi perlindungan sosial yang efektif.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memasukkan skrining kanker kolorektal gratis ke dalam Program Cek Kesehatan Nasional bagi individu berisiko tinggi usia 45 tahun ke atas, mendorong deteksi dini untuk mengatasi tantangan kesehatan ini.