Pahala Nainggolan

Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan Pahala berlangsung selama kurang hampir tujuh jam lamanya.

Pahala merupakan salah satu petinggi yang mengetahui soal pertemuan antara Alex dengan Eko

Pahala Nainggolan mengatakan untuk sekali perjalanan satu orang saja sudah dikenalkan harga puluhan juta

Sejauh ini, Pahala mengaku tidak mengetahui nama lengkap dari sosok tersebut.

Pahala Nainggolan mengatakan untuk sekali perjalanan satu orang saja sudah dikenalkan harga puluhan juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengklarifikasi soal fasilitas Jet mewah ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep

Pahala berkelakar menjawab banyak soal-soal disajikan panitia seleksi calon pimpinan KPK.

Mengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum

KPK meyakini ketiga strategi tersebut dikolaborasikan bersama para pemangku kepentingan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Pahala menerangkan, pemanfaatan teknologi belum optimal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada dua dari tiga sektor tersebut, yaitu pengadaan barang, jasa, dan perizinan.

Pahala diketahui dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat rekomendasi oleh PT Bumigas Energi. Aduan tersebut tertuang dalam surat dengan nomor laporan LP/B/0895/X/2019/Bareskrim.

Partai Golkar juga siap bekerjasama dengan lembaga antirasuah itu untuk melakukan kajian terkait hal-hal fundamental. Serta memberikan pembekalan kepada kader untuk calon pemimpin berkualitas.

KPK telah melakukan kajian soal partai politik sejak tahun 2012. Bahkan, Pahala menyebut, KPK juga telah mengkaji pendanaan untuk partai politik pada 2014 lalu. Kemudian, di tahun 2017, KPK memutuskan bekerjasama dengan 10 partai politik yang ada di Indonesia.

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan beraudiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini.

KPK tengah fokus menggodok langkah-langkah mencegah kepala daerah mencari uang untuk ongkos pilkada. Salah satu caranya, berupaya menghilangkan tekanan yang diemban oleh kepala daerah sehingga tak terlalu menggebu-gebu mengumpulkan ongkos sebagai modal kembali maju pilkada.

Kunjungan murni bertujuan untuk mewujudkan sistem berintegritas di partai politik.

"Kita sudah datangi 10 parpol, kita lihat biaya riil yang dikeluarkan kita golongkan dua. Kita usulkan 25 persen dari anggaran komponen berikutnya kita sebut devariabel yang dimandatkan undang-undang yakni pendidikan politik 75 persen dana parpol," ujarnya.

"Kita sampai ke angka Rp 9,3 triliun untuk 10 partai, di pusat Rp 2,6 triliun, di provinsi Rp 2,5 triliun, di kabupaten Rp 4,1 triliun," ujar Pahala di auditorium KPK

Banyak para calon yang sebenarnya tidak lolos dalam audit kepatuhan tapi masih bisa mencalonkan diri .

Diharapkan empat poin tersebut bisa direalisasikan pada bulan September tahun ini.