Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar
Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
kasus korupsi
Polda Jabar Bongkar Korupsi Dana Anggaran Insentif Nakes Covid-19 di Sukabumi Rp5,4 Miliar
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) membongkar kasus korupsi dana anggaran insentif kepada para tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19 di RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, tahun anggaran 2020 dan 2021.
"Hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan Provinsi Jabar terdapat kerugian negara Rp5.400.550.763," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo kepada wartawan, Kamis (28/12).
- Polda Jateng Bakal Tegas ke Peserta Kampanye Pakai Knalpot Brong, Ini Sanksinya
- Babak Baru Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kompolnas Bakal Klarifikasi Polda Jabar Alasan Hapus 2 DPO
- Polda Jabar Bentuk Tim Hukum Lawan Praperadilan Pegi Setiawan
- KPK Bongkar Modus Korupsi Bansos Presiden saat Pandemi Covid-19: Dikurangi Kualitasnya
- 28 Pantun Lucu Perpisahan, Sedih tapi Menghibur
- Verrell Bramasta Mengalahkan caleg incumbent termasuk Rieke Diah Pitaloka Untuk Lolos ke Senayan
Dari kasus ini, polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC. Dia merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, selaku mantan kepala ruangan Covid-19 UPTD RSUD Palabuhanratu.
Dasar laporan Polda Jabar dalam penanganan perkara ini adalah laporan polisi nomor:LPA/361/VI/2022/SPKT.
Modus tersangkaa yaitu membuat data fiktif dalam hal proses pengajuan dana insentif bagi para Nakes yang menangani Covid-19. Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.
"Peristiwa tersebut dilakukan tersangka HC dengan mengajukan nama-nama tenaga kesehatan yang tidak menangani pasien Covid-19 sebagai titipan, untuk mendapatkan uang insentif," terangnya.
Hasil pencairan dari tenaga kesehatan tersebut dikumpulkan dan kemudian sebagian uang digunakan untuk uang kas ruangan Covid-19.
"Dibagi-bagikan kepada tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi serta kepentingan pribadi, sehingga tidak sesuai peraturan," pungkasnya.
Atas perbuatannya, HC terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
