INFOGRAFIS: Modus Rumah Sakit Curangi Klaim BPJS Kesehatan

Polda Kepri tengah mendalami laporan dugaan Korupsi BPJS Kesehatan Fiktif di Tanjungpinang, melibatkan klaim fiktif di sebuah klinik dan meminta keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Tiga rumah sakit di Jember diduga melakukan kecurangan klaim JKN dengan memanipulasi tagihan ke BPJS Kesehatan, kini diwajibkan mengembalikan kerugian.

Adapun tiga tersangka yakni Direktur RSUD Syekh Yusuf dr UM, Pengelola JKN yang juga sebagaia Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

BPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.

Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.

Setelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.

Mengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum

Tiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Dalam kasus pertamanya yakni adanya tagihan 10 kali layanan kesehatan fisioterapi.

KPK menduga oknum dokter atau mantan dokter di rumah sakit dan manajemen ikut bermain dalam praktik korupsi ini.

Pelaku menggunakan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020.

DPR baru saja mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya menuntaskan pendataan bantuan sosial (bansos) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebelum Hari Raya Idul Adha untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengatasi masalah data desil yang tidak akurat.

Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.

Menurut Rospita, pembayaran BPJS ke rumah sakit menggunakan sistem paket yang mencakup biaya ruangan, jasa dokter, makan, dan obat-obatan.

Menyusul, terbatasnya anggaran BPJS Kesehatan untuk membiayai biaya pengobatan terhadap anggotanya.

Kondisi yang mengatur batasan layanan jaminan BPJS Kesehatan tercantum pada Pasal 52.