INFOGRAFIS: Modus Rumah Sakit Curangi Klaim BPJS Kesehatan

Polda Kepri tengah mendalami laporan dugaan Korupsi BPJS Kesehatan Fiktif di Tanjungpinang, melibatkan klaim fiktif di sebuah klinik dan meminta keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Tiga rumah sakit di Jember diduga melakukan kecurangan klaim JKN dengan memanipulasi tagihan ke BPJS Kesehatan, kini diwajibkan mengembalikan kerugian.

Adapun tiga tersangka yakni Direktur RSUD Syekh Yusuf dr UM, Pengelola JKN yang juga sebagaia Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

BPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.

Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.

Setelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.

Mengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum

Tiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Dalam kasus pertamanya yakni adanya tagihan 10 kali layanan kesehatan fisioterapi.

KPK menduga oknum dokter atau mantan dokter di rumah sakit dan manajemen ikut bermain dalam praktik korupsi ini.

Pelaku menggunakan Dana Siap Pakai Pada Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020.

Hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Sumut menunjukkan pasien dirujuk ke rumah sakit tidak melayani peserta BPJS, sehingga menimbulkan persoalan pembiayaan.

BPJS Kesehatan meluncurkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda di Bukittinggi, membentengi generasi produktif dari penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Inisiatif Prolanis Muda ini diharapkan mendorong gaya hidup sehat.

RSUD Banyumas kini hadirkan Layanan Cathlab yang terintegrasi BPJS Kesehatan, membuka akses lebih luas bagi masyarakat Banyumas untuk penanganan penyakit jantung yang cepat dan terjangkau. Bagaimana dampaknya terhadap pelayanan kesehatan lokal?

Pemerintah Kabupaten Bintan siap menggelar Job Fair Bintan 2026 pada 12-13 Juni, menawarkan 1.309 lowongan kerja dari 11 perusahaan besar untuk menekan angka pengangguran lokal.

BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjadi lebih transparan dan responsif dalam pelayanan kesehatan, memperkuat kemitraan dengan media sebagai jembatan informasi penting bagi publik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas lansia di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memiliki jaminan kesehatan lansia NTT melalui skema PBI JKN, menunjukkan intervensi perlindungan sosial yang efektif.

Menurut Rospita, pembayaran BPJS ke rumah sakit menggunakan sistem paket yang mencakup biaya ruangan, jasa dokter, makan, dan obat-obatan.

Menyusul, terbatasnya anggaran BPJS Kesehatan untuk membiayai biaya pengobatan terhadap anggotanya.

Kondisi yang mengatur batasan layanan jaminan BPJS Kesehatan tercantum pada Pasal 52.