Sorot
{{caption}}
32 Jam dalam Hidup Dadan Hindayana

{{caption}}
Makan Bergizi Digerogoti Korupsi

{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

{{caption}}
Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

Topik Terkait
{{caption}}
Penyeragaman Harga Beras Didukung, HKTI Jateng Ingatkan Kesejahteraan Petani

Melalui kebijakan ini, tidak akan ada lagi perbedaan Harga Eceran Tertinggi (HET) antar daerah dari kota hingga pelosok, patokannya akan sama.

{{caption}}
Menilik Kehidupan Petani Blitar pada Masa Jawa Kuno, Pajak Sawah Naik karena Korupsi Dinas Agraria

Korupsi ternyata sudah ada di negeri ini sejak zaman dulu kala.

{{caption}}
Giliran Beras Naik Teriak-teriak, Petani 'Gaji PNS Naik, UMR Naik Kami Diam'

Belakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.

{{caption}}
NTB Bidik Efek Berganda Ekonomi dari Dua Tambang Mineral Raksasa, Dorong Pembangunan Nasional

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya mengoptimalkan efek berganda ekonomi dari keberadaan dua tambang mineral raksasa, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan PT Sumbawa Timur Mining (STM), yang diharapkan menjadi motor penggerak pemba

{{caption}}
Presiden Prabowo Bentuk Komite Kereta Cepat, AHY Ditunjuk sebagai Ketua

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan menunjuk Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua. Apa saja tugas dan anggota Komite Kereta Cepat ini?

ahy
{{caption}}
KemenHAM Buka Ruang Evaluasi Pembangunan Papua Demi Kebijakan Berbasis HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

{{caption}}
Prospek Budidaya Udang Kebumen: Dorong Ekonomi dan Ketahanan Pangan Nasional

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan **prospek budidaya udang Kebumen** sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan pangan nasional. Simak potensi besar sektor ini!

{{caption}}
Paulus Waterpauw: Pembangunan Papua Harus Utamakan Dialog dan Kesejahteraan Warga

Pendekatan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Papua.

{{caption}}
Pengacara Apresiasi Putusan Bebas Korupsi Tol Bengkulu, Kejati Siapkan Kasasi

Pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi lahan Tol Bengkulu menyambut baik putusan bebas korupsi Tol Bengkulu yang dijatuhkan majelis hakim, sementara Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyatakan akan mengajukan kasasi.

{{caption}}
Wamentan Sebut Cetak Sawah Hari Ini Tak Bisa Tiba-Tiba Langsung Panen

Wamentan Sudaryono menyebut program cetak sawah membutuhkan proses bertahap dan pengelolaan air untuk mendukung ketahanan pangan.

{{caption}}
Dorong Kemandirian Pangan, PSN Papua Disebut Langkah Strategis Nasional

Di tengah situasi dunia yang dinilai rentan akibat konflik geopolitik, perubahan iklim ekstrem, serta gangguan rantai pasok pangan internasional.

{{caption}}
Ribuan Hektare Sawah Dipulihkan, Jamin Ketahanan Pangan Wilayah Terdampak

Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, tercatat dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak.

{{caption}}
Bupati Kukar Instruksikan Pengecekan Menyeluruh Sistem Irigasi Pascabanjir di Rapak Lambur

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri memerintahkan OPD terkait untuk segera mengecek menyeluruh sistem irigasi pascabanjir di Rapak Lambur, memastikan pemulihan pertanian dan ekonomi petani.

{{caption}}
Mentan Amran Targetkan 94 Ribu Hektare Sawah Sumatra yang Rusak Pulih dalam 6 Bulan

Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir tahun lalu menyebabkan 94 ribu hektare sawah rusak.

{{caption}}
Pemkab Lebak Bebaskan PBB-P2 Sawah di Bawah 5.000 m2, Dorong Kedaulatan Pangan

Pemerintah Kabupaten Lebak resmi memberlakukan Pembebasan PBB-P2 Sawah Lebak untuk lahan di bawah 5.000 m2, bertujuan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, serta mendukung kedaulatan pangan daerah.