VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

Budi mengatakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa serta dapat menghambat pembangunan

Digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.

Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.

Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.

Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.

Luhut pun meminta jangan senang jika ada masalah yang terjadi

Jokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.

Mahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.

"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Ia terlihat turut bergabung dan menyuarakan dukungan di tengah massa yang hadir dan menyampaikan orasi dukungannya.

Pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kadis Perkimtan Gowa ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam.

Luhut optimistis ekonomi bisa tetap tumbuh tanpa meninggalkan masyarakat di level terbawah.

Luhut menilai bahwa MBG sebenarnya punya kepentingan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun sistem pemerintahan berbasis AI ini dimulai dengan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos).

Luhut mengingatkan untuk tetap memperhatikan beberapa hal, sebab perang di Selat Hormuz belum berakhir.

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

Namun, Luhut masih memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dalam dua minggu ke depan