VIDEO: Geruduk Polres Bela Keluarga Kena Pidana, Bolehkah Mayor TNI Dedi Jadi Pengacara?
Menurut UU TNI, Laksda Kresno menjelaskan keluarga dapat memperoleh hak bantuan hukum.
Menurut UU TNI, Laksda Kresno menjelaskan keluarga dapat memperoleh hak bantuan hukum.
Karena tidak ditemukannya unsur pidana, proses sanksi etik Mayor Dedi diserahkan kembali ke Kodam I/Bukit Barisan.
Mayor Dedi diduga merintangi penyelidikan kasus penipuan sertifikat.
Ini rekam jejak dan karir dari Mayor Dedi Hasibuan
Puspomad akan membeberkan apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kasus Mayor Dedi.
Arogansi Mayor Dedi yang menggeruduk Polrestabes Medan dimaknai pamer kekuatan demi mempengaruhi proses hukum yang menjerat keluarganya, tersangka ARH.
Kresno juga mengungkapkan, jika perwira TNI bisa menjadi penasihat hukum dan beracara di Pengadilan. Hal ini harus berdasarkan dengan beberapa kualifikasi.
Sebelumnya, kedatangan puluhan anggota TNI itu dipimpin oleh penasihat hukum dari Kumdam I Bukit Barisan yakni Mayor Dedi Hasibuan.
Mayor Dedi mengajak 13 prajurit lainnya menggeruduk Polrestabes Medan.
Motif Mayor Dedi Hasibuan Geruduk Polrestabes Medan: Unjuk Kekuatan Pengaruhi Proses Hukum
Sebelumnya, Sebuah video yang memperlihatkan puluhan anggota TNI berseragam lengkap sedang menggeruduk Mapolrestabes Medan viral di media sosial.
Puspom TNI akan mendalami latar belakangkasus Mayor Dedi Hasibuan.
Pemeriksaan Mayor Dedi Hasibuan dilakukan di Kodam I Bukit Barisan.
Danpuspom TNI memastikan Mayor Dedi dan 13 Prajurit Kena Hukum Disiplin.
Mayor Dedi Hasibuan, dikembalikan ke kesatuan Kodam I/Bukit Barisan.
Mayor Dedi sempat diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa Puspom TNI.
Sementara itu, terkait dengan 13 orang yang diduga ikut menggeruduk Polrestabes Medan, hingga kini masih menjalani proses pemeriksaan.
Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko menegaskan tindakan Mayor Dedi Hasibuan sangat tidak etik.
Mayor Dedi melanggar mekanisme atau prosedur dalam kasus viral di Polres Medan
Terduga berinisial AB alias UB diamankan dalam operasi yang dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan menjaga situasi keamanan di wilayah Papua.
Melalui kegiatan ini, masyarakat dari berbagai daerah disebutnya dapat berkumpul, berinteraksi, dan merasakan suasana persatuan.
Massa terlihat panik dan berhamburan ke berbagai arah, bahkan ada yang berlari masuk ke dalam hotel untuk mencari perlindungan.
Kaskoopsudnas yang ketua MPI (Modern Pentathlon Indonesia), juga melantik Danlanud Hlo sebagai ketua MPI Sulawesi Tenggara, masa bakti 2026 - 2030.
Tidak hanya lulus, ia juga meraih gelar Master in Management and Strategic Studies dengan hasil pendidikan kategori Excellent.
Sebanyak 6.675 personel gabungan disebar memetakan sedikitnya empat titik aksi yang menjadi pusat konsentrasi massa.