VIDEO: Emosi Komisi III DPR Usir Caleg PSI Ikut Tes Calon Hakim Ad Hoc, Ini Sosoknya

Persetujuan didapatkan dalam rapat Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono tidak mendapatkan suara atau dukungan dari DPR

Proses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.

Keputusan itu diambil setelah fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya atas adanya kesalahan mekanisme seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc 2024.

Hal tersebut, kata Habiburokhman, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengaku, kadernya Manotar Tampubolon tidak melakukan koordinasi ikut seleksi calon hakim Ad Hoc HAM

Manotar Tampubolon masih tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dia dikeluarkan dari ruang sidang karena tidak memenuhi syarat saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Manotar mengaku belum mengundurkan diri secara resmi. Hanya berdalih tidak lagi beraktivitas di partai.

Hal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

Kasus itu bukan hanya sebagai persoalan yang merugikan atau menyakiti pemilik hewannya, tapi juga pelanggaran di ranah pidana yang ada konsekuensi hukumnya.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Pengaturan anggota Polri di Ormas itu penting agar polisi bisa netralitas.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.