Saat Komisi III DPR Usir Calon Hakim karena Masih Anggota Parpol

Komisi III mengusir calon hakim Ad Hoc HAM Manotar Tampubolon saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Kamis (23/11). Sebabnya, Manotar tidak memenuhi syarat.

Manotar Tampubolon tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Awalnya, Manotar tengah membuka paparannya diinterupsi anggota DPR. Ia ditanyakan terkait statusnya sebagai caleg.

"Sebenarnya saya ingin klarifikasi dulu pak, dari data yang kami dapat, bapak kan caleg pak, sudah caleg tetap kan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu, kalau hakim mungkin tidak lulus ikut caleg, gitu pak," kata anggota Komisi III DPR Nurdin.

"Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta penjelasan Manotar. Apakah benar-benar sudah dicoret dari daftar caleg tetap (DCT) atau belum.

"Jadi kalau bapak belum mundur nama bapak pasti ada gitu loh. Di DCT, proses ini kan lama pak di KY berbulan-bulan. Harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan komisi III nanti," katanya.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan anggota Nasir Djamil meminta jawaban tegas Manotar apakah sudah mundur sebagai caleg atau belum.

Sahroni mengingatkan dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2022 bahwa harus ada pernyataan tidak menjadi pengurus atau anggota partai. Maka itu, bila masih menjadi kader partai, tidak bisa dilanjutkan proses pemilihan hakim.

Akhirnya, Komisi III menghentikan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Manotar karena masih tercatat sebagai anggota partai. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon hakim.

Manotar pun dipersilakan untuk meninggalkan ruang rapat Komisi III.