VIDEO: Benny K Harman Kritik MA, MK dan KY "Biang Kerok Kericuhan"

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan sekretaris dan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA)

KY hanya fokus pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

Capres Anies Baswedan mendapat pertanyaan terkait pernyataannya saat debat capres kemarin.

Perlawanan diajukan kubu Denny Indrayana itu dirasa keberatan oleh kubu Anwar Usman.

Pihaknya tengah mementingkan bagaimana cara agar agenda yang disusunnya itu dapat terlaksana.

Ganjar heran putusan tersebut masih tetap menjadi rujukan dalam bernegara.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memecat Anwar Usman dari ketua MK dinilai kurang berat.

Bintan menilai MKMK tidak cukup hanya mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

Menurut Bane, putusan MKMK itu juga membuktikan bahwa putusan MK mengenai batas usia minimal calon presiden - calon Wakil presiden menjadi cacat moral.

Anggota MKMK Bintan Saragih menyebut Anwar Usman layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua MK.

MKMK sebelumnya memutuskan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, saat ini kerap muncul masalah, akibat tumpang tindih peraturan yang mengatur tentang komoditas strategis hingga mengakibatkan kekacauan.

Benny juga menyebut hakim MK Arsul Sani pernah dituduh menggunakan ijazah palsu.

Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyinggung ijazah palsu dalam sidang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benni K Harman mengaku mendukung keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian.

Alimin ditanya pandangannya soal pidana mati hingga hadiah yang diterima selama bertugas

Calon hakim agung dari Kamar Pidana, Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono dicecar anggota Komisi III Benny K Harman

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status aktif kembali Perwira Menengah (Pamen) RC setelah menjalani hukuman pidana, yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Juru Bicara MA, Heru Pramono, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai keterkaitan hakim dengan yayasan

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.