VIDEO: Benny K Harman Kritik MA, MK dan KY "Biang Kerok Kericuhan"

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan sekretaris dan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA)

KY hanya fokus pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

Capres Anies Baswedan mendapat pertanyaan terkait pernyataannya saat debat capres kemarin.

Perlawanan diajukan kubu Denny Indrayana itu dirasa keberatan oleh kubu Anwar Usman.

Pihaknya tengah mementingkan bagaimana cara agar agenda yang disusunnya itu dapat terlaksana.

Ganjar heran putusan tersebut masih tetap menjadi rujukan dalam bernegara.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memecat Anwar Usman dari ketua MK dinilai kurang berat.

Bintan menilai MKMK tidak cukup hanya mencopot Anwar Usman sebagai ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

Menurut Bane, putusan MKMK itu juga membuktikan bahwa putusan MK mengenai batas usia minimal calon presiden - calon Wakil presiden menjadi cacat moral.

Anggota MKMK Bintan Saragih menyebut Anwar Usman layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai Ketua MK.

MKMK sebelumnya memutuskan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, saat ini kerap muncul masalah, akibat tumpang tindih peraturan yang mengatur tentang komoditas strategis hingga mengakibatkan kekacauan.

Benny juga menyebut hakim MK Arsul Sani pernah dituduh menggunakan ijazah palsu.

Anggota Baleg dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menyinggung ijazah palsu dalam sidang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benni K Harman mengaku mendukung keputusan Presiden Prabowo untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian.

Alimin ditanya pandangannya soal pidana mati hingga hadiah yang diterima selama bertugas

Calon hakim agung dari Kamar Pidana, Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono dicecar anggota Komisi III Benny K Harman

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung menguatkan hukuman tujuh tahun penjara bagi Ni Nyoman Juliandari, seorang bandar sabu Mataram, menegaskan jerat hukum terhadap pelaku narkotika.

Tim Penyidik Pidsus menemukan shadow company yang didirikan bersama Agung Winarno. Perusahaan itu diduga jadi tempat penampungan hasil kejahatan.

Pejabat Mahkamah Agung menekankan urgensi Sosialisasi KUHP KUHAP Baru kepada publik, mengingat perubahan paradigma hukum yang kini mengedepankan keadilan restoratif.

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

Kejaksaan Negeri Banda Aceh resmi menetapkan dua terpidana kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai buronan TPPU setelah berulang kali mangkir dari panggilan eksekusi hukuman, memicu pencarian intensif.

Liliek Prisbawono Adi resmi mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi pada Jumat (10/4), menggantikan Anwar Usman. Ia berjanji akan menjaga konstitusi dengan integritas tinggi demi keadilan di Indonesia.