Usai Bertemu Mahfud MD Bahas Utang, Jusuf Hamka Bakal Lapor KPK hingga 'Class Action'

Mahfud MD menyatakan kesiapannya dipanggil KPK untuk memberi keterangan soal dugaan mark up Kereta Cepat Whoosh, menepis desakan pelaporan resmi.

Hotman menceritakan keberhasilannya membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Jusuf Hamka mengaku hanya melakukan konfirmasi terkait surat Mahfud Md yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan

Pengusaha Jusuf Hamka mendatangi kediaman mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

Awak media pun bertanya, dalam rangka apa bertemu dengan Mahfud MD.

Mahfud berjanji akan menghentikan modus pailit BUMN untuk mencegah bayar utang.

Mahfud meminta Kementerian Keuangan nantinya dapat segera melunasi utang negara terhadap perusahaan milik Jusuf Hamka.

Padahal utang negara kepada CMPN, perusahaan milik Jusuf Hamka totalnya Rp800 miliar.

Hamdan menilai PP itu cacat hukum lantaran saling tumpang tindih dan inkonsisten dengan peraturan hukum lainnya.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Indonesia berduka atas wafatnya Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan yang dihormati. Simak rekam jejak gemilangnya sebagai sipil cakap yang dipercaya lima Presiden RI dan kontribusinya bagi bangsa.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenang sosok Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan, sebagai ilmuwan besar yang menguasai geopolitik global, menyusul kabar duka meninggalnya beliau.

Usai salat, mereka tampak akrab saling berbincang. Jusuf Kalla bahkan sempat berbincang dengan Didit sebelum momen ditutup swafoto bersama.

Mahfud menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, terutama setelah memanasnya konflik di Timur Tengah.

Jusuf Hamka menyebut kondisi Indonesia saat ini sudah terlalu banyak kerusakan yang harus dibenahi. Karena itu, ia menaruh harapan besar kepada Prabowo.

Dalam pengadilan tingkat pertama, tergugat berhak untuk mengajukan banding sebagai upaya hukum.

Pembangunan jembatan dengan panjang sekitar 40 meter dan lebar 4 meter ini sepenuhnya dibiayai oleh Jusuf Hamka sebagai donatur.

Tokoh Islam Tionghoa Jusuf Hamka mengaku senang dengan tekad Presiden Prabowo yang ingin menyatukan ulama dan umara.

Jusuf Hamka termasuk salah satu tokoh muslim yang diundang Prabowo ke Istana untuk membahas alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian.

Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025.