Babak Baru Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud Md Sampai Angkat Suara

Mahfud meminta Kementerian Keuangan nantinya dapat segera melunasi utang negara terhadap perusahaan milik Jusuf Hamka.

Terkait nilai kesepakatan utang, pemerintah terus melakukan negosiasi bersama pihak terkait. 

Babak Baru Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud Md Sampai Angkat Suara

Babak Baru Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah, Mahfud Md Sampai Angkat Suara

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md meminta Kementerian Keuangan untuk segera melunasi utang negara terhadap perusahaan milik pengusaha kondang Jusuf Hamka,Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) 

Dalam negosiasinya, angka yang disanggupi pemerintah hanya untuk membayar utang pokok terhadap perusahaan Jusuf Hamka senilai Rp78 miliar.

Padahal, jika ditaksir utang negara kepada perusahaan milik bos Jalan Tol mencapai Rp800 miliar sejak 1998 silam. 

"Itu sudah katakan Kementerian Keuangan wajib membayar," kata Mahfud kepada awak media di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).

Terkait nilai kesepakatan utang, pemerintah terus melakukan negosiasi bersama pihak terkait. Sehingga, kedua belah pihak dapat saling mengajukan usulan.

"Jumlahnya (utang) dibicarakan lagi, dan tentu namanya di bicarakan kedua belah pihak bisa mengajukan usul," ungkap Mahfud.

Meski demikian, Mahfud meminta Kementerian Keuangan nantinya dapat segera melunasi utang negara terhadap perusahaan milik Jusuf Hamka.

Hal ini untuk menghindari peningkatan nilai bunga utang yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap negara.

"Saya sudah memutuskan bahwa utang wajib dibayar. Kalau utang tidak di bayar bunganya bertambah terus sesuai dengan keputusan pengadilan, dan negara dirugikan. Kalau negara dirugikan secara sengaja, itu artinya tersendiri secara hukum. Itu saja," kata Mahfud sambil meninggalkan awak media.

Sebelumnya, bos jalan tol Jusuf Hamka kembali menagih utang negara kepada perusahaannya, Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) kepada Pemerintah.

Namun, dalam negosiasinya angka yang dijanjikan dibayar negara hanya Rp78 miliar. Padahal utang negara kepada CMPN Rp800 miliar. 

"Sekarang malah mau kembali ke angka pokok Rp78 miliar,"Jusuf di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (13/12).

Jusuf Hamka menerangkan, angka itu merupakan angka pokok dari utang negara terhadap CMNP. Sebelumnya, angka negosiasi terakhir sekitar Rp179 miliar, termasuk denda yang besarannya disepakati.

"Mundur lagi kayaknya. Kan sudah ada kesepakatan Rp179 miliar waktu itu. Kemudian dibatalkan keputusan itu karena ada dendanya," kata Jusuf.

Jusuf menjelaskan, penagihan utang mengacu hitungannya yakni Rp800 miliar. Kemudian, dilakukan negosiasi hingga menemukan angka sekitar Rp400 miliar.

Negosiasi berlanjut, ternyata, jumlah utang yang dijanjikan akan dibayar ke CMNP menjadi sebesar Rp179 miliar. Perhitungannya, denda hanya 37,5 persen dengan angka utang pokok negara Rp78 miliar.