UHC Cianjur: Tahukah Anda, Cukup KTP untuk Berobat Gratis? Target Akhir 2025!

Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan Universal Health Coverage (UHC) Cianjur terwujud pada akhir 2025, memungkinkan warga berobat hanya dengan KTP. Namun, tantangan keaktifan kepesertaan BPJS masih menjadi perhatian.

Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan Universal Health Coverage (UHC) dapat terwujud pada akhir tahun 2025. Pencapaian UHC ini akan memungkinkan seluruh warga Cianjur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Target ambisius ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengungkapkan bahwa sekitar 126 ribu warga tidak mampu di Cianjur sempat dicabut kepesertaannya oleh kementerian. Namun, pemerintah daerah telah mengambil alih tanggung jawab untuk membayar iuran mereka. Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen Pemkab Cianjur dalam menjamin hak dasar kesehatan bagi warganya.

UHC mensyaratkan 98 persen partisipasi kepesertaan dan 80 persen keaktifan. Saat ini, partisipasi warga Cianjur sudah memenuhi target, namun tingkat keaktifan masih di bawah 80 persen. Hal ini menjadi fokus utama Pemkab untuk mencapai visi UHC penuh sebelum akhir tahun 2025.

Tantangan dan Strategi Pemkab Cianjur Wujudkan UHC

Pemerintah Kabupaten Cianjur terus berupaya keras mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) pada akhir tahun 2025. Target ini menjadi prioritas utama untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Bupati Mohammad Wahyu Ferdian menegaskan komitmen Pemkab dalam mengatasi berbagai kendala yang ada.

Salah satu tantangan signifikan adalah keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Meskipun partisipasi sudah mencapai target 98%, tingkat keaktifan masih di bawah 80%. Pemkab Cianjur menghadapi tugas berat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam membayar iuran.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Cianjur mengambil alih pembayaran iuran bagi 126 ribu warga tidak mampu yang kepesertaannya dicabut. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program kesehatan bagi mereka yang membutuhkan. Ini menunjukkan dukungan konkret dari pemerintah daerah.

Selain itu, Pemkab Cianjur juga mengimbau masyarakat mampu untuk secara sukarela membayar iuran BPJS Kesehatan. Kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Kontribusi ini akan mempercepat terwujudnya UHC di Cianjur secara menyeluruh.

Peran Masyarakat dan Harapan Akses Kesehatan Universal

Terwujudnya UHC Cianjur tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga peran aktif dari masyarakat. Bupati Wahyu Ferdian menekankan pentingnya kesadaran warga mampu dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Ini adalah bentuk gotong royong untuk kesehatan bersama yang harus terus digalakkan.

Ironisnya, masih banyak warga yang sebenarnya mampu namun enggan membayar iuran BPJS Kesehatan. Biaya iuran bulanan yang relatif terjangkau, sekitar Rp35 ribu, seringkali diabaikan. Pemkab menyayangkan prioritas pengeluaran yang salah ini, di mana membeli rokok dianggap lebih penting daripada membayar iuran kesehatan.

Dewan Pimpinan Kabupaten Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPK-SPRI) Cianjur turut menyuarakan tuntutan agar Pemkab segera merealisasikan program UHC. Mereka berharap masyarakat dapat berobat gratis di seluruh rumah sakit tanpa hambatan. Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan layanan kesehatan yang merata.

Dengan tercapainya UHC, warga Cianjur diharapkan dapat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit atau pusat layanan lainnya hanya dengan menunjukkan KTP. Ini akan menyederhanakan prosedur dan menghilangkan hambatan finansial yang sering dihadapi. Visi ini adalah masa depan kesehatan yang lebih baik di Cianjur.

Sumber: AntaraNews