DPRD Cirebon

DPRD Kota Cirebon mendesak penyempurnaan Sistem Merit ASN demi menciptakan manajemen talenta yang lebih adil dan profesional, memastikan setiap pegawai memiliki kesempatan berkembang yang setara.

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memastikan penyaluran bantuan pendidikan di daerahnya tepat sasaran, dengan melibatkan DPRD dalam musyawarah untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengevaluasi kesiapan implementasi layanan Puskesmas 24 jam untuk memperkuat akses kesehatan masyarakat, khususnya di Puskesmas Gunung Sari, guna penanganan darurat yang lebih cepat.

DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen perkuat jaminan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi Pokir dan PIK, mengatasi tantangan UHC serta aspirasi Puskesos.

Pemerintah Kota Cirebon memfokuskan arah pembangunan pada penataan kota serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam RKPD Cirebon 2027, bertujuan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal.

DPRD Kota Cirebon mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat program pengendalian banjir dan penataan infrastruktur pada 2026, mengingat Cirebon sebagai wilayah hilir yang rawan genangan dan membutuhkan Pengendalian Banjir Cirebon yang optimal.

Dishub Kota Cirebon menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sebesar Rp4 miliar pada 2026, meskipun potensi riilnya lebih tinggi. Berbagai strategi disiapkan untuk mengoptimalkan Retribusi Parkir Cirebon.

DPRD Kota Cirebon mengusulkan pembatasan produksi SPPG hingga 2.000 porsi per dapur setiap hari. Langkah ini demi mencegah kelelahan pekerja dan menjaga mutu layanan program Makan Bergizi Gratis di Cirebon.

DPRD Kabupaten Cirebon menampung aspirasi masyarakat terkait penyusunan Raperda KTR, berupaya menyeimbangkan perlindungan kesehatan dan keberlangsungan ekonomi sektor tembakau. Akankah ribuan pekerja terdampak oleh Raperda KTR ini?

DPRD Kota Cirebon mendesak pemda menuntaskan Perwal Penanda Visual Cirebon sebagai pedoman teknis implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan, demi menjaga identitas kota.

Program Sekolah Rakyat Cirebon Terintegrasi 1 telah berjalan baik dalam dua bulan operasinya, namun Komisi III DPRD Kota Cirebon menemukan beberapa catatan penting yang perlu segera diperbaiki.

Pemerintah Kota Cirebon memastikan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pedoman utama penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Apa dampaknya bagi pembangu

Seorang satpam di Cirebon harus merelakan Motor Satpam Terbakar Cirebon saat kerusuhan di Gedung DPRD, meninggalkan kisah pilu di balik insiden tak terduga ini yang juga merusak fasilitas.

DPRD Kota Cirebon tegaskan RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 adalah pedoman utama pembangunan daerah. Apa saja misi strategisnya dan mengapa ini krusial untuk masa depan Cirebon?