Tim Koordinasi Bahas SOP Kesehatan untuk Perbaiki Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) intensif membahas SOP kesehatan dan tantangan pasokan pangan demi tata kelola yang lebih baik, menghadapi lonjakan penerima manfaat.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru-baru ini menggelar rapat penting di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek krusial demi perbaikan tata kelola program prioritas nasional tersebut.

Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa pembahasan mencakup 19 SOP kesehatan, penyusunan menu, serta distribusi MBG. Fokus utama adalah memastikan program berjalan efektif bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Selain itu, rapat juga menyoroti tantangan besar terkait pasokan bahan pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga. Antisipasi bersama dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi kunci keberlanjutan program ini.

Tantangan Pasokan Pangan dan Kenaikan Harga

Nanik Sudaryati Deyang menyoroti masalah pasokan bahan pangan sebagai isu krusial bagi Program Makan Bergizi Gratis. Dengan 14.299 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani 40 juta orang, permintaan bahan pangan melonjak signifikan. Kenaikan harga ayam, telur, serta beberapa jenis sayuran dan buah menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi. Nanik menegaskan, "Kalau tidak segera diantisipasi, yang akan meledak adalah soal penyediaan bahan baku."

Keterlibatan semua kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan ini. Nanik menyarankan agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dapat memerintahkan kader posyandu untuk beternak ayam. "Tidak masalah jika kemudian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) misalnya memerintahkan kader posyandu untuk beternak ayam atau menanami pekarangan dengan sayuran, pisang, buah-buahan dan sebagainya," paparnya. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Di tahun 2026, Program Makan Bergizi Gratis menargetkan 83 juta penerima manfaat, termasuk siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kementerian Sosial juga mengusulkan agar lansia dan difabel turut mendapatkan manfaat MBG, sebuah usulan yang telah disetujui Presiden. Perluasan cakupan ini semakin menegaskan urgensi pengelolaan pasokan pangan yang berkelanjutan.

Urgensi Standar Higiene dan Sanitasi SPPG

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan perkembangan penting terkait Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Berdasarkan data, dari lebih dari 14 ribu SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, baru 4.590 yang mengajukan permohonan SLHS. Sementara itu, hanya 1.218 SPPG yang telah berhasil memperoleh sertifikat tersebut, menunjukkan masih banyak SPPG yang belum memenuhi standar.

Persoalan utama yang dihadapi SPPG dalam pengajuan SLHS meliputi hasil laboratorium yang menunjukkan bakteri e-coli di air. Selain itu, pemenuhan persyaratan fisik Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) juga menjadi kendala. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sanitasi dan higiene di setiap dapur Program Makan Bergizi Gratis.

Merespons tantangan tersebut, Kemenkes mengajukan 19 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diterapkan di setiap SPPG. Nanik Sudaryati Deyang menekankan perlunya BGN dan Kemenkes duduk bersama membahas SOP ini. "BGN dan Kemenkes harus duduk bersama membahas 19 SOP ini agar dapur-dapur yang dihentikan sementara bisa beroperasi lagi," katanya, demi memastikan dapur dapat beroperasi kembali dengan memenuhi standar kesehatan.

Sinergi Lintas Sektor untuk Keberlanjutan Program

Berbagai kementerian dan lembaga menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan adanya kesepakatan dengan Kementerian Desa. Kesepakatan ini mengalokasikan 20 persen dana desa untuk program ketahanan, yakni membina petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan untuk MBG.

Perwakilan Kementerian Agama juga melaporkan kontribusi signifikan dari lembaga keagamaan. Hingga saat ini, 29 pesantren telah memiliki SPPG sendiri untuk Program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 270 pesantren lainnya menerima MBG dari SPPG di sekitarnya, dengan total 337.442 santri telah menjadi penerima manfaat. Ini menunjukkan jangkauan program yang luas melalui berbagai saluran.

Usulan dari perwakilan Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga menjadi fokus dalam rapat. Mereka mengusulkan perbaikan tata kelola, pola distribusi, dan varian menu MBG, khususnya untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sinergi antar kementerian ini esensial untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Sumber: AntaraNews