Terjerat Dugaan Suap Proyek, Anggota DPRD Muara Enim dan Anak Beli Mobil Mewah Alphard

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?

Budi Prasetyo menjelaskan, praktik tersebut dilakukan melalui pengaturan proyek dan pemberian imbalan tertentu guna memuluskan proses pengadaan.

Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) AM sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pemerasan dengan total aliran dana Rp1 miliar.

Pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel akan segera memanggil Bupati Muara Enim untuk pemeriksaan.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang anggota DPRD Muara Enim dan anaknya, terkait dugaan suap proyek irigasi senilai Rp1,6 miliar yang menarik perhatian publik.

Jamwas Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris BPA untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya kasus suap proyek jalan di Sumut.

Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan awal, KPK menetapkan lima orang tersangka.

Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6) malam.

Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut karena berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap Proyek PUPR OKU.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang diduga hasil suap dan korupsi sekitar Rp12 miliar.

Penyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Muhaimin dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhitung hari ini, 17 Juli hingga 15 Agustus 2024.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.

Menurutnya, melalui fungsi anggaran, DPRD perlu mendorong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih produktif.

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendorong penguatan kelembagaan DPRD melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi pengawasan pemerintah daerah yang lebih efektif. Simak urgensi dan dampaknya bagi tata kelola pe...

Momen tersebut menjadi perhatian di tengah refleksi perjalanan panjang dan transformasi Ibu Kota menjelang usia lima abad.

Anggota DPRD Gorontalo Utara menyambut baik percepatan infrastruktur cegah banjir di Jembatan Dambalo, Tomilito, yang diharapkan mampu mengatasi luapan sungai dan melindungi permukiman warga dari bencana.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menekankan bahwa partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Simak pandangannya tentang peran partai dalam memimpin masyarakat men

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.