Sinergi Pemerintah Daerah Dorong Peningkatan SPM Pendidikan Kalsel Raih Peringkat Nasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mengakselerasi Peningkatan SPM Pendidikan Kalsel, menargetkan posisi lebih tinggi di kancah nasional.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) gencar melakukan upaya peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan. Langkah ini diwujudkan melalui sinergi aktif dalam menjalankan berbagai program nasional. Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memastikan program pendidikan berjalan optimal di seluruh wilayah.

Peningkatan SPM menjadi prioritas utama bagi Disdikbud Kalsel, menyusul pencapaian membanggakan pada tahun 2025. Saat itu, Kalimantan Selatan berhasil meraih indeks SPM sebesar 96,97, menempatkan provinsi ini pada peringkat 10 nasional. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah di wilayah tersebut.

Menurut Tantri, keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung sektor pendidikan. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat terus mendorong Peningkatan SPM Pendidikan Kalsel, sehingga mampu meraih posisi yang lebih baik lagi di tingkat nasional. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang memadai.

Capaian Gemilang dan Target Peningkatan SPM Pendidikan Kalsel

Pencapaian indeks SPM pendidikan Kalimantan Selatan sebesar 96,97 pada tahun 2025 merupakan bukti nyata komitmen daerah. Angka ini berhasil menempatkan Kalsel di posisi 10 besar secara nasional, menunjukkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah yang terus membaik.

Beberapa kabupaten/kota di Kalsel turut berkontribusi besar dalam pencapaian tersebut. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menorehkan skor 85,87, mencapai kategori Tuntas Madya. Kemudian, Kota Banjarbaru menyusul dengan skor 83,37, juga dalam kategori Tuntas Madya.

Tidak ketinggalan, Kota Banjarmasin mencatatkan skor 81,14, yang juga masuk dalam kategori Tuntas Madya. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pendidikan di Kalsel untuk terus berupaya meningkatkan standar pelayanan. Peningkatan SPM Pendidikan Kalsel menjadi target berkelanjutan untuk masa mendatang.

Galuh Tantri Narindra menekankan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Meskipun demikian, ia mendorong agar seluruh pihak tidak berpuas diri dan terus berinovasi demi kualitas pendidikan yang lebih baik. Target selanjutnya adalah mempertahankan dan bahkan meningkatkan peringkat Kalsel di tingkat nasional.

Kolaborasi Strategis dalam Implementasi Program Nasional

Untuk memastikan program nasional di bidang pendidikan berjalan optimal, Disdikbud Kalsel aktif berkoordinasi dengan berbagai balai di bawah Kemendikdasmen. Salah satu mitra strategis adalah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel, sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat provinsi.

BPMP Kalsel memiliki peran krusial dalam mengawal implementasi kebijakan pendidikan nasional, termasuk Kurikulum Merdeka dan Rapor Pendidikan. Melalui koordinasi yang erat, setiap kebijakan terbaru dari pusat dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat di daerah. Sinergi ini memastikan bahwa Peningkatan SPM Pendidikan Kalsel selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Tantri menjelaskan bahwa kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan BPMP sangat penting. Hal ini memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kebijakan dan optimalisasi sumber daya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Kalimantan Selatan.

Melalui kerja sama yang solid, diharapkan tidak ada kesenjangan informasi atau implementasi antara kebijakan pusat dan praktik di lapangan. Ini merupakan kunci untuk mencapai standar pelayanan minimal yang tinggi dan merata di seluruh wilayah Kalsel.

Landasan Hukum dan Fokus Pelayanan SPM Pendidikan

Penilaian SPM pendidikan di Kalimantan Selatan didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan secara nasional. Pedoman utama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 32 Tahun 2018.

Kedua peraturan ini mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Fokus utama pelayanan SPM Pendidikan adalah pemenuhan kebutuhan minimal peserta didik. Ini mencakup aspek-aspek krusial seperti akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.

Dengan berpegang pada landasan hukum yang kuat, Disdikbud Kalsel berupaya memastikan setiap anak di Kalimantan Selatan mendapatkan haknya atas pendidikan. Peningkatan SPM Pendidikan Kalsel bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan yang layak bagi semua.

Implementasi SPM yang efektif akan berdampak positif pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalsel. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Sumber: AntaraNews