Setelah Tragedi di Ponpes Al Khoziny, Prabowo Minta Santri Belajar Ilmu Konstruksi
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada santri mengenai proses pembangunan yang berlangsung di lingkungan pondok pesantren mereka.
Pemerintah berencana untuk memberikan pelatihan di bidang konstruksi dan teknik sipil kepada para santri di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil setelah terjadinya insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang mengakibatkan sejumlah korban jiwa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan saat ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Pemerintah, atas petunjuk Bapak Presiden, berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU untuk melatih para santri dari pondok pesantren masing-masing. Mereka akan dibekali ilmu dasar di bidang bangunan, konstruksi, maupun sipil," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Prasetyo menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah agar para santri dapat memahami proses pembangunan di lingkungan pondok pesantren mereka. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan pesantren akan lebih menyadari pentingnya keamanan dan kelayakan struktur bangunan. "Harapannya, ketika ada proses pembangunan di setiap pondok pesantren, ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan," ujarnya.
Pentingnya keamanan pada bangunan pesantren
Prasetyo menyatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian yang serius terhadap keamanan bangunan pesantren di seluruh tanah air. Menurut informasi yang diterima pemerintah, terdapat sekitar 42.000 pondok pesantren yang belum memenuhi kriteria asesmen teknis dan keamanan bangunan.
"Presiden sangat peduli terhadap isu keamanan pondok pesantren, karena berdasarkan data yang ada, banyak yang belum memenuhi standar keamanan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Prabowo telah menginstruksikan Kementerian PUPR untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap keamanan struktur bangunan pondok pesantren. Instruksi ini juga mencakup lembaga pendidikan berbasis agama lainnya, tidak hanya terbatas pada pesantren.
"Ini termasuk rumah-rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan tempat ibadah lainnya, agar dipastikan bahwa dari segi teknis sipil, keamanannya memenuhi standar minimal," tambah Prasetyo.
Renovasi pesantren mungkin akan dibiayai oleh APBN
Mengenai rencana pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk renovasi pesantren, Prasetyo mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pondok Pesantren Kementerian Agama sedang melakukan pengumpulan data mengenai pesantren yang membutuhkan perbaikan. Pemerintah berkomitmen untuk menyesuaikan program tersebut dengan kondisi keuangan negara yang ada.
"Tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara, dalam hal ini APBN. Kalau proses pembangunan itu dibebankan kepada APBN, tentu perlu kita hitung bersama terlebih dahulu," pungkas Prasetyo. Program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan keselamatan konstruksi di lingkungan pesantren, serta memberdayakan santri melalui keterampilan teknis yang bermanfaat bagi masyarakat.