Tragedi Sidoarjo Jadi Bencana Non-Alam Terparah 2025, Pemerintah Dorong Audit Bangunan Pesantren Nasional

Menyusul tragedi runtuhnya bangunan pesantren di Sidoarjo yang menelan korban jiwa terbanyak 2025, pemerintah mendesak audit bangunan pesantren secara nasional demi keselamatan.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendesak seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap standar keselamatan struktural fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Seruan ini secara khusus menargetkan institusi pendidikan keagamaan, terutama pesantren, sebagai respons atas insiden tragis yang terjadi.

Desakan pemerintah ini muncul setelah runtuhnya bangunan di Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September lalu, yang mengakibatkan korban jiwa. Tragedi tersebut telah menarik perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren di seluruh negeri.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa insiden di Sidoarjo merupakan bencana non-alam dengan jumlah korban jiwa tertinggi sepanjang tahun 2025, yang menewaskan 67 orang. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua fasilitas pendidikan mematuhi standar keselamatan struktural guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Urgensi Audit Keselamatan dan Koordinasi Antar Lembaga

Menko PMK Pratikno menyoroti pentingnya evaluasi keselamatan bangunan pasca-tragedi Pesantren Al Khoziny yang menelan banyak korban. Dalam sebuah pernyataan, Pratikno menyebut, "Runtuhnya bangunan Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo adalah bencana non-alam dengan jumlah korban jiwa tertinggi sepanjang tahun 2025. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menanggapi tragedi ini, yang disebabkan oleh kesalahan teknologi." Pernyataan ini disampaikan setelah memimpin rapat koordinasi di Jakarta pada Jumat (10/10) mengenai tindak lanjut insiden tersebut.

Dalam rapat tersebut, Pratikno menekankan perlunya sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan semua fasilitas pendidikan, termasuk pesantren, memenuhi persyaratan teknis dan berada di bawah pengawasan ketat. Ia menambahkan, "Memperkuat koordinasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas pendidikan, termasuk yang bersifat keagamaan, mematuhi persyaratan teknis dan tetap berada di bawah pengawasan ketat."

Pemerintah pusat dan daerah juga diapresiasi atas upaya cepat dalam mengevakuasi 171 korban dalam tragedi Al Khoziny. Pratikno menegaskan bahwa keselamatan anak-anak di sekolah dan pesantren adalah prioritas utama. "Keselamatan anak-anak di sekolah dan pesantren adalah prioritas utama kami. Kita semua harus mengambil pelajaran dari tragedi ini untuk lebih memperhatikan keselamatan struktural fasilitas pendidikan," ujarnya.

Tindak Lanjut Pemerintah dan Bantuan untuk Pesantren

Menanggapi tragedi yang terjadi di Sidoarjo, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan audit komprehensif terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua fasilitas pendidikan memenuhi standar keselamatan dan mencegah insiden serupa di masa depan.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada pesantren yang rentan secara finansial dan dianggap berisiko runtuh, seperti yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rakyat Muhaimin Iskandar. Bantuan ini diharapkan dapat membantu pesantren meningkatkan keselamatan struktural bangunan mereka.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menanggapi insiden yang sudah terjadi, tetapi juga mengambil langkah proaktif untuk mencegah bencana di kemudian hari. Fokus pada audit bangunan pesantren dan pemberian bantuan adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas dan keamanan lingkungan belajar di seluruh negeri.

Sumber: AntaraNews