Peneliti BRIN Dukung APBN Biayai Renovasi Ponpes Al-Khoziny

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar meminta proyek Rekonstruksi Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo selesai tepat waktu, berkualitas, dan bebas korupsi, dengan anggaran APBN Rp125 miliar.

Pembangunan kembali Pesantren Al Khoziny yang roboh masih menunggu persetujuan akhir Menko Muhaimin Iskandar. Simak detail komitmen pemerintah dan alokasi APBN untuk fasilitas pendidikan ini.

Kini, pondok pesantren tersebut tengah membutuhkan bantuan dalam proses renovasi bangunan yang sebelumnya roboh.

Menurutnya, hal itu memang sudah sesuai pada peruntukannya untuk ponpes, lembaga pendidikan keagamaan lain ataupun semua sekolah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengkaji proposal bantuan APBN untuk renovasi Pondok Pesantren Al Khoziny, meskipun sempat menerima pesan penolakan. Apa keputusannya?

Pesan itu diterimanya tak lama setelah dia menyampaikan bahwa dirinya akan meninjau proposal pengajuan bantuan renovasi ponpes yang ambruk.

Menurutnya, tidak hanya sekolah negeri saja yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Saya nunggu proposal atau nunggu diskusi seperti apa, siapa yang mau ngasih segala macam," kata Menkeu Purbaya.

Dia beralasan, hal itu sebagai wujud hadirnya negara untuk memberikan kenyamanan untuk para santri untuk mengenyam pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan Presiden Prabowo, kata dia, adalah mendorong agar pemerintah membantu proses audit, pengawasan, dan renovasi.

Setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemerintah serius mengkaji penggunaan APBN bangun pondok pesantren pasca insiden di Sidoarjo. Skema ini bertujuan memastikan keamanan dan kualitas infrastruktur pendidikan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menambah anggaran riset sebesar Rp4 triliun, fokus pada penelitian yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti penanganan sampah dan energi.

Presiden Prabowo Subianto telah menerima usulan akademisi dari rektor dan ilmuwan di penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI. Usulan ini akan ditindaklanjuti demi strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti **potensi bioetanol aren** sebagai alternatif energi terbarukan yang menjanjikan, mudah diproses, dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Universitas Bung Hatta (UBH) Padang dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dalam Riset Arkeologi Pesisir Sumbar selama sepuluh hari, fokus pada mitigasi bencana dan perlindungan situs maritim pasca-bencana hidrometeorologi.

Universitas Lampung (Unila) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi membentuk Pusat Kolaborasi Riset Cassava (PKR Cassava) untuk mengoptimalkan potensi singkong Lampung dan meningkatkan daya saing global.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak penguatan pengelolaan sampah plastik di Karimunjawa untuk menjaga ekosistem laut dan keberlanjutan ekonomi. Bagaimana upaya ini akan diwujudkan?

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026, guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan memperkuat riset nasional.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

Pengamat transportasi menilai pembangunan jaringan kereta Kalimantan akan memperkuat distribusi logistik dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang di pulau tersebut. Rencana ini sedang dimatangkan pemerintah.

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Dana Desa Bengkulu tahap pertama telah mencapai Rp160,39 miliar, menjangkau 1.334 desa dan efektif menggerakkan roda perekonomian lokal.