Peneliti BRIN Dukung APBN Biayai Renovasi Ponpes Al-Khoziny
Penggunaan APBN tersebut dinilai sudah tepat karena Al-Khoziny adalah institusi pendidikan untuk masyarakat banyak.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mendukung upaya Satgas Penataan Pembangunan Pesantren dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren Al-Khoziny.
Penggunaan APBN tersebut dinilai sudah tepat karena Al-Khoziny adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan aktivitas pendidikan untuk masyarakat banyak.
"Pesantren adalah institusi penyelenggara pendidikan yang merupakan barang publik sehingga penggunaan APBN selaku dana publik untuk pembangunan kembali sebenarnya sudah selaras karena dana publik untuk barang publik," kata Wasisto dalam keterangannya, Kamis (16/10).
Wasisto pun memberikan catatan kepada Satgas Penataan Pembangunan Pesantren dalam melakukan audit dan rehabilitasi terhadap pondok pesantren dengan kondisi gedung yang rawan.
Menurutnya, catatan penting yang harus menjadi perhatian Satgas adalah proses audit dan rehabilitasi gedung pondok pesantren dilakukan dengan transparan.
Ia juga mendorong agar kedepan penggunaan APBN juga dapat diperuntukkan kepada upaya rehabilitasi rumah ibadah lain yang berada dalam kondisi rawan.
"Penggunaan APBN untuk audit pesantren perlu dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar pesantren," jelasnya.
"Ke depan saya pikir tak hanya pesantren, namun juga bisa digelontorkan untuk pembangunan atau renovasi sarana peribadatan agama dan kepercayaan lain sehingga semua umat beragama Indonesia mendapat akses dan perlakuan setara," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perbaikan bangunan musala Ponpes Al Khoziny akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kenyamanan santri yang menuntut ilmu di pesantren.
“Ponpes Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena jumlah santrinya 1.900. Mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kalau kita tidak melakukan sesuatu, nanti malah dimarahi juga,” ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).
Kritikan
Cak Imin juga menanggapi kritik terhadap rencana penggunaan APBN tersebut. Menurutnya, pemerintah justru sedang berupaya hadir untuk rakyat kecil, terutama para santri.
“Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda?” tegasnya.
“Tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar,” imbuhnya.