PKB Tanggapi Renovasi Al-Khoziny Pakai APBN: Apa Salahnya Kalau Negara Membantu

Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Saifullah Maksum turut menanggapi wacana pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diketahui, Ponpes yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur itu ambruk beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, tidak hanya sekolah negeri saja yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Melainkan juga sekolah swasta dan salah satunya yakni pondok pesantren.

"Gagasan kami itu seyogyanya negara itu memfasilitasi itu membantu pesantren. Yang dibantu kok sekolah yang negeri, terus yang swasta, ini yang swadaya mandiri membantu rakyat, enggak dibantu secara langsung. Tapi negeri itu," kata Saifullah kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/10).

"Seyogyanya itu, paradigma pemikiran ekonomi, politik-ekonominya adalah semua lembaga pendidikan, entah swasta, entah negeri itu, harus mendapatkan, apa itu, fasilitasi dari negara APBN atau APBD," sambungnya.

Saifullah menilai, tidak ada salahnya jika negara atau pemerintah membantu Ponpes Al-Khoziny yang kini sedang terkena musibah. Apalagi, sampai menimbulkan puluhan korban jiwa dalam kejadian ambruknya bangunan di ponpes tersebut.

"Jelas pesantren kan dalam kena musibah, langsung suruh bangun lagi, ya berarti harus kita bantu lah. Apa salahnya kalau negara membantu itu," ujarnya.

Meski begitu, tidak hanya Ponpes Al-Khoziny saja yang bisa mendapatkan bantuan dari negara melalui APBN. Melainkan juga terhadap ponpes lainnya yang memang tengah mengalami musibah.

"Tapi tidak hanya Al-Khoziny, siapapun pesantren yang mengalami hal yang sama, harusnya negara hadir melalui APBN. Tidak hanya pesantren NU, siapapun lembaga pendidikan keagamaan yang punya masalah dan kewajiban negara itu hadir, itu ayo, secara fair gitu loh," jelasnya.

"APBD jangan semuanya dihabiskan untuk sektor-sektor infrastruktur, non-keagamaan, non-pendidikan. Coba lah kalau kita berkeadilan, pesantren selama ini enggak pernah minta-minta lebih dari negara," sambungnya.

Ia menilai, baru kali ini adanya ponpes atau sekolah swasta yang meminta bantuan negara namun sudah menjadi ramai. Justru, dirinya mempertanyakan kapan pesantren mengganggu APBN.

"Baru kali ini misalnya, mau dibantu kita saja sudah ramai. Saya ingin anu lah, kita yang fair, yang berkeadilan melihatnya itu. Kapan sih pesantren itu ngerecokin negara melalui APBD mengeruk APBN kan enggak itu," paparnya.

Dirinya menegaskan, negara harus membantu ponpes yang tengah mengalami musibah dengan dimulai dari Al-Khoziny yang mengalami ambruk bangunan beberapa waktu lalu.

"Apa salahnya gitu loh. Jadi kita toktok cara pikir kita supaya tidak mengambil APBN tanpa. Ya itu silahkan disepakati di parlemen atau istana untuk tidak terjadi pro kontra, tapi ini sistem negara yang fair," tegasnya.

"Negara yang membantu pendidikan yang dilaksanakan oleh siapapun warga negara Indonesia, entah yang negeri atau yang swasta. Itu pikiran yang fair dan benar-benar begitu," pungkasnya.

Di sisi lain, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perbaikan bangunan musala Ponpes Al Khoziny akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kenyamanan santri yang menuntut ilmu di pesantren.

"Ponpes Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena jumlah santrinya 1.900. Mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kalau kita tidak melakukan sesuatu, nanti malah dimarahi juga," ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).

Kritikan

Cak Imin juga menanggapi kritik terhadap rencana penggunaan APBN tersebut. Menurutnya, pemerintah justru sedang berupaya hadir untuk rakyat kecil, terutama para santri.

"Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda?" tegasnya.

"Tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar," imbuhnya.