Tragedi Al Khoziny Renggut 67 Santri, Menko PMK Desak Evaluasi Keamanan Bangunan Pesantren Nasional

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, secara tegas meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap keamanan bangunan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Permintaan ini mencakup secara spesifik pondok pesantren, yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah terhadap insiden tragis robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, 29 September. Peristiwa nahas tersebut menyoroti urgensi pemeriksaan kelayakan konstruksi bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny ini dikategorikan sebagai bencana non-alam akibat kegagalan teknologi, yang menyebabkan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025. "Ambruknya bangunan ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana non-alam akibat kegagalan teknologi dengan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025. Ini harus menjadi perhatian kita semua agar tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tegas Pratikno di Jakarta, Sabtu.

Urgensi Evaluasi Pasca Tragedi Al Khoziny

Aspek keamanan infrastruktur bangunan pendidikan menjadi fokus utama pembahasan dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK di Jakarta pada Jumat, 10 Oktober. Rapat ini digelar pasca insiden yang menewaskan 67 orang santri di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, yang mengguncang publik dan memicu kekhawatiran.

Tragedi tersebut menjadi pengingat pahit akan pentingnya standar keselamatan dalam setiap pembangunan fasilitas pendidikan. Pemerintah menyadari bahwa kegagalan konstruksi dapat berakibat fatal, terutama di lingkungan yang dihuni oleh banyak anak-anak dan remaja.

Oleh karena itu, evaluasi keamanan bangunan pesantren dan institusi pendidikan lainnya bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan menjamin lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta didik.

Sinergi Antar Lembaga untuk Keamanan Infrastruktur

Dalam rapat tersebut, Pratikno menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta pemerintah daerah, semua diminta untuk bekerja sama.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bangunan pendidikan di Indonesia memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi. Pengawasan ketat terhadap setiap proses pembangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan menjadi krusial untuk meminimalkan risiko.

“Perlu dilakukan penguatan koordinasi antarinstansi, agar setiap proses pembangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan dapat memenuhi persyaratan teknis serta diawasi secara ketat,” ujar Pratikno. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terjamin.

Prioritas Keselamatan Santri dan Pelajaran Berharga

Menko PMK juga menyampaikan apresiasi kepada tim SAR gabungan atas respons cepat mereka dalam operasi pencarian dan pertolongan korban insiden Al Khoziny. Penanganan darurat yang dilakukan sejak hari pertama menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons setiap bencana.

Tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, mulai dari pengelola institusi pendidikan hingga pemerintah, untuk lebih memperhatikan keamanan bangunan. Keselamatan anak-anak di sekolah dan pesantren adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

“Keselamatan anak-anak di sekolah dan pesantren adalah prioritas utama. Tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih memperhatikan keamanan bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” pungkas Pratikno, menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap keselamatan generasi penerus bangsa.

Sumber: AntaraNews