Sempat Hilang, Lokasi Keberadaan Kepala Desa Kohod Akhirnya Terungkap

Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, sikap Arsin tak bisa menggugurkan tindak pidana yang sudah dilakukannya.

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Polisi resmi menahan Kepala Desa (Kades) Kohod, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip

Dia memastikan, kliennya tidak akan kabur meninggalkan Kohod meski kini menyandang status tersangka.

Arsin ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta dan dua orang lainnya berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa.

Menurut Gufroni, pengakuan Arsin bahwa dirinya hanya korban sangat tidak masuk akal.

Dia buka suara soal penggeledahan oleh Bareskrim Polri pada Senin, 10 Februari lalu.

Ketidakhadiran Arsin di kantor Desa untuk menjalankan tugas selaku pejabat Desa jelas-jelas melanggar aturan pemerintah desa.

Kuasa hukum mengklaim juga mencari keberadaan Arsin.

Kades Kohod, Arsin mangkir dari undangan Bareskrim Polri soal kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang

Penggeledahan kantor Desa Kohod itu diungkapkan dari keterangan beberapa warga yang bertempat tinggal tak jauh dari Kantor Desa Kohod.

Dia juga mangkir permintaan Kejaksaan Agung RI terkait asal usul sertifikat di wilayah laut Desa Kohod.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Ada waktu 7 hari bagi penuntut umum untuk menentukan sikap apakah berkas perkara ini sudah lengkap atau belum.

Menteri KKP menyebut Kades Kohod dan perangkat desanya menjadi pelaku pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Warga menilai Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menyudutkan masyarakat ketika menyampaikan keresahan yang dialami akibat pemagaran laut

"Banyak juga duitnya kepala desa? Duit darimana nih?" ujar Rajiv saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Trenggono mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah membuat surat pernyataan terkait kesiapannya untuk membayar denda administrasi sebesar Rp48 miliar.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.