Respons Wapres Ma'ruf Amin Soal Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah
"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
pengawasan kepada seluruh institusi kelembagaan dari pengaruh radikalisme itu sudah menjadi sebuah kewajiban.
Respons Wapres Ma'ruf Amin Soal Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Tujuan dari kontrol tempat ibadah tersebut sebagai upaya untuk mencegah radikalisme.Merespons hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pengawasan kepada seluruh institusi kelembagaan dari pengaruh radikalisme itu sudah menjadi sebuah kewajiban.
"Mungkin yang menjadi persoalan itu ketika di khusus-khususkan pengawasan masjid,"
katanya usai membuka World Islamic Entrepreneur Summit di Padang, Jumat (8/9/2023).
Wapres Ma'ruf mengatakan rumah ibadah tidak perlu ada pengawasan khusus, karena pada dasarnya semua tempat di Indonesia perlu diawasi untuk mencegah radikalisme.
"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, kementerian, kemudian juga BUMN, semua diawasi agar tidak ada upaya radikalisasi," lanjutnya.
Ia melanjutkan, hal itu hanyalah masalah pemahaman yang sensitif saja. "Saya kira itu hanya soal pemahaman yang sensitif saja, sebelumnya juga dikontrol," sebutnya.
Penjelasan Kepala BNPT
Diberitakan merdeka.com sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme.
Menurut dia, mekanisme kontrol di tempat ibadah tersebut diusulkan dengan menekankan terhadap pentingnya pelibatan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah.
“Terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah untuk menyebarkan rasa kebencian, kekerasan, mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang mengontrol. Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat."
Kata Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel.
Merdeka.com
Rycko menyebut kontrol yang dimaksud tidak mengharuskan pemerintah mengambil kendali langsung.
Tetapi, mekanisme yang dapat tumbuh dari pemerintah dan masyarakat dalam hal ini pengurus masjid dan tokoh agama setempat bisa berperan dengan melaporkan aktivitas atau ajaran apapun yang berpotensi radikal.