Reforma Agraria Summit, AHY Bahas Tantangan di Sektor Agraria

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunda penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) selama setahun terakhir. Langkah ini diambil untuk menata ulang pengelolaan Reforma Agraria demi mewujudkan pemerataan kepemilikan tanah yang le

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menjadikan Reforma Agraria sebagai strategi utama untuk memicu pembangunan daerah. Penguatan hak kepemilikan tanah rakyat diharapkan membawa keadilan dan kesejahteraan di Banyuasin.

Kementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa Reforma Agraria harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Peringatan HANTARU 2024, Wamen ATR/Waka BPN turut memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya serta piagam penghargaan kepada pegawai.

Menteri AHY juga akan menyuarakan mengenai transformasi digital di bidang pertanahan dan tata ruang

"Jadi saya datang hari ini untuk memenuhi undangan rapat kerja," kata AHY.

Raja Juli mengajak semua pihak lipatgandakan usaha agar semakin banyak penerima manfaat GTRA.

Kementerian ATR/BPN mengadakan FGD dalam rangka Perumusan Konsep Deklarasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023

Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa outcome Reforma Agraria bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Persiapan Gugus Tugas Reforma Agraria Summit 2023

Lion Group berkomitmen penuh untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembahasan tarif batas atas tiket pesawat, sebagai upaya menjaga keberlanjutan industri penerbangan dan aksesibilitas masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menandai langkah strategis percepatan proyek nasional.

Gubernur Maluku Utara memaparkan capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif, termasuk keberhasilan meraih sejumlah penghargaan.

AHY menilai bahwa kontribusi alumni Taruna Nusantara selama ini masih didominasi sektor militer, birokrasi, dan swasta.

Pemprov Kaltara optimistis pembangunan jaringan perkeretaapian akan terwujud. Penandatanganan MoU dengan investor ditargetkan tahun ini, menjadi langkah awal mewujudkan konektivitas Perkeretaapian Kaltara.

HY mengimbau seluruh kader Demokrat di setiap tingkatan untuk menjaga soliditas.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan komitmen negara dalam Perlindungan HAM, menekankan pentingnya tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Prof. Kurnia Warman dari Universitas Andalas menegaskan bahwa Hukum Agraria adalah mekanisme efektif bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka, mengakomodasi hukum adat sebagai hukum positif tak tertulis.

Pemerintah Kabupaten Donggala siap membentuk Satgas Narkoba lintas sektor untuk menghadapi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pemprov Jatim dan BPN siapkan 7.500 relawan percepatan sertifikasi tanah, laskar karomah, untuk pastikan kepastian hukum dan cegah sengketa agraria di masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPD RI intens membahas penyelesaian Sengketa Lahan Lapter II Manna yang berpotensi tumpang tindih aset negara, demi kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan.