Wamen HAM Tegaskan Negara Hadir Lindungi Martabat Manusia Melalui Perlindungan HAM

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan komitmen negara dalam Perlindungan HAM, menekankan pentingnya tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan bahwa negara memiliki peran krusial dalam menjaga harkat dan martabat manusia. Penegasan ini disampaikan melalui perlindungan yang nyata, termasuk dengan memperkuat respons terhadap berbagai persoalan hak asasi manusia yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Mugiyanto menekankan bahwa kerja-kerja hak asasi manusia tidak boleh berhenti pada slogan, dokumen, atau pidato semata. Sebaliknya, upaya tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan konkret yang mampu memberikan manfaat langsung kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan dalam forum "Cangkrukan Kemanusiaan: Wakil Menteri HAM Mirengaken Aktivis HAM Suroboyo" yang diselenggarakan di Surabaya pada Jumat (19/6). Acara tersebut dihadiri oleh beragam elemen masyarakat sipil, termasuk jurnalis, mahasiswa, advokat, aktivis perempuan, serta pegiat kebebasan beragama.

Penguatan Ruang Sipil dan Kebebasan Berpendapat

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menyoroti pentingnya perlindungan terhadap ruang sipil sebagai bagian integral dari penguatan demokrasi. Ia secara khusus menyebut mahasiswa dan jurnalis sebagai elemen masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi.

Mugiyanto menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis dan mahasiswa harus menjadi perhatian serius bagi negara. Hal ini karena insiden semacam itu secara langsung menyangkut kebebasan sipil dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sejumlah peserta forum menyampaikan berbagai isu Perlindungan HAM yang terjadi di Jawa Timur. Isu-isu tersebut meliputi dugaan kekerasan terhadap jurnalis saat peliputan, kebutuhan akan mekanisme pengaduan HAM yang lebih jelas, hingga perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.

Beragam Isu HAM di Masyarakat

Selain kekerasan terhadap jurnalis, perwakilan mahasiswa juga menyoroti dampak sejumlah kebijakan publik terhadap hak-hak dasar masyarakat. Aspek keselamatan dan kesehatan menjadi perhatian utama dalam konteks ini, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan.

Peserta lain dalam forum tersebut mengangkat berbagai persoalan serius lainnya, seperti perdagangan orang dan perlindungan korban. Selain itu, isu konflik agraria yang kerap terjadi di berbagai daerah juga menjadi topik diskusi yang hangat.

Rauf, seorang aktivis dari organisasi nonpemerintah, menjelaskan bahwa konflik pertanahan harus dipandang lebih luas dari sekadar sengketa administratif. Menurutnya, konflik agraria merupakan persoalan hak asasi manusia karena menyangkut ruang hidup, sumber penghidupan, identitas sosial, dan martabat warga.

Isu kebebasan beragama turut menjadi perhatian penting dalam diskusi. Anggi, seorang jurnalis yang aktif dalam komunitas jurnalis Katolik, menyampaikan adanya hambatan dalam proses pembangunan rumah ibadah, meskipun semua aspek administrasi telah dipenuhi.

Respons Kementerian HAM dalam Pencegahan dan Penanganan

Menanggapi berbagai masukan dan isu yang disampaikan oleh para peserta, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menyatakan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berupaya memperkuat perannya. Upaya ini difokuskan pada pencegahan dan penyelesaian persoalan HAM melalui koordinasi lintas sektor.

Mugiyanto menegaskan bahwa KemenHAM tidak hanya berfokus pada penanganan persoalan setelah terjadinya pelanggaran. Lebih dari itu, kementeriannya juga memperkuat langkah-langkah pencegahan sejak awal untuk menghindari timbulnya pelanggaran HAM.

Dalam pernyataannya, Mugiyanto menggarisbawahi bahwa KemenHAM memiliki tanggung jawab yang luas. Ia menyatakan bahwa kementeriannya tidak hanya bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan di hilir, tetapi juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan di hulu, yakni akar penyebab masalah HAM.

Sumber: AntaraNews