Reaksi Sri Mulyani Diminta Kubu AMIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

THN Amin meminta MK menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Anggota tim hukum AMIN, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, Sri Mulyani perlu dihadirkan untuk digali keterangannya soal bantuan sosial.

Reaksi Sri Mulyani Diminta Kubu AMIN Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani enggan menanggapi permintaan Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) agar dirinya hadir sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3), Sri Mulyani hanya melempar senyum kepada awak media saat diminta tanggapan terkait permintaan THN AMIN tersebut. 

Begitu pula saat ditanya apakah dirinya sudah mendengar kabar tersebut atau belum, Sri Mulyani hanya menggeleng dan tetap terdiam. Tak lama kemudian, Sri Mulyani memasuki mobilnya yang berwarna hitam.

THN AMIN Minta Sri Mulyani Dihadirkan di MK

Tim Hukum AMIN sebelumnya mengaku telah meminta MK untuk menghadirkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir mengatakan, hanya MK yang bisa menghadirkan saksi sengketa Pilpres 2024.

“Kami tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan menteri tersebut, tapi ini hal yang penting sebetulnya untuk membuka cerita fakta sebenarnya,” kata Ari, Rabu (27/3).

Terpisah, anggota tim hukum AMIN, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, Menkeu dan Mensos perlu dihadirkan untuk digali keterangannya soal bantuan sosial.

Sugito menyebut Risma akan dimintai keterangan mengenai tahu atau tidaknya ihwal frekuensi pemberian bansos yang sering dilakukan pemerintah jelang pemungutan suara Pilpres 2024. Sementara Sri Mulyani bisa bersaksi soal penggunaan anggaran negara.

Bansos di Balik Kemenangan Prabowo-Gibran

THN AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan dalam sidang perdana gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Anggota THN AMIN Bambang Widjajanto mengatakan, intervensi bansos itu digerakkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sampai turun ke 15 daerah di Jawa Tengah untuk menaikkan perolehan suara Prabowo-Gibran.

"Kunjungan Pak Jokowi di Jawa Tengah ada lebih dari 15 dan di daerah itu bansosnya luar biasa, intervensi terhadap aparaturnya juga luar biasa dan kenaikan perolehan angka paslon 02 juga luar biasa," kata Bambang.

Berdasarkan riset yang dilakukan THN AMIN, Prabowo mengalami kenaikan suara yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Setelah kunjungan dari Pak Jokowi ke beberapa tempat di beberapa daerah, kalau kita mengkategorisir angka Pak Prabowo di 2014, 2019, dan 2024 di mana intervensi-intervensi kekuasaan terjadi, maka terjadi lonjakan yang luar biasa sekali," ucap Bambang, 

Dia pun lantas mencontohkan kenaikan suara Prabowo di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Pada 2014, Prabowo hanya mengantongi suara sebanyak 21.91 persen.

Perolehan suaranya menurun di 2019 menjadi 9,01 persen. Namun pada Pilpres 2024 ini naik signifikan menjadi 75,39 persen.

"Artinya, terjadi kenaikan 66,38 persen dan kami meyakini angka itu terjadi bukan karena kehebatan pemilih di dalam memilih calon terbaiknya, tetapi ada intervensi yang luar biasa dari bansos, dari kunjungan-kunjungan," imbuhnya.