Gelagat Politik Dorong Wapres Baru 2029 Kala PR Sejahterakan Rakyat Menumpuk

Wacana pasangan calon pendamping Prabowo sudah mengemuka, memunculkan kesan kontestasi lima tahunan lebih cepat dipanaskan.

Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka baru berjalan 15 bulan. Berbagai persoalan bangsa masih membelit, mulai dari tekanan ekonomi rakyat, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga janji perbaikan kesejahteraan yang belum sepenuhnya terasa.

Namun, di tengah PR yang belum tuntas itu, perhatian elite politik justru mulai beralih ke Pemilihan Presiden 2029. Wacana pasangan calon pendamping Prabowo bahkan sudah mengemuka, memunculkan kesan kontestasi lima tahunan lebih cepat dipanaskan.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo bahkan mulai menabuh gendering politik. Jokowi menyatakan dukungan agar Prabowo–Gibran melanjutkan dua periode. Sementara PAN mendorong Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo.

PAN juga mendukung Prabowo dua periode tapi tanpa menyebut Gibran. Begitu juga dengan PKB.

Besar Nafsu dan Hasrat Politik Ketimbang Jadi Negarawan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengatakan sebagian besar elite politik di Indonesia memang lebih besar nafsu dan hasrat politik ketimbang bersifat sebagai negarawan sejati. Hal ini diungkapkannya terkait para elite yang sudah membidik posisi Wapres Prabowo di 2029 saat kondisi ekonomi masyarakat tengah tertekan dan pemerintahan Prabowo bahkan belum setengah jalan.

"Harus kita akui memang sebagian besar elite politik kita di Indonesia ini lebih besar nafsu dan hasrat politiknya daripada sifat kenegaraan. Tetapi bagi saya itu sah-sah saja, wajar-wajar saja, karena itu hak politik mereka, apalagi sebagai ketum partai, berkuasa di partai, merasa dekat dengan Prabowo. Cuma memang ke depan ketika isu Pilpres 2029 sudah mulai memanas dari sekarang, saya kira di internal koalisi pemerintah pun akan tidak fokus bekerja," katanya kepada merdeka.com, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, para elite politik yang rata-rata menjabat di pemerintahan saat ini sebaiknya lebih fokus pada persoalan dan permasalahan yang ada di negara ini. Sebab, dengan terlalu dininya ambisi Pilpres 2029 fokus mereka akan terpecah.

"Bisa juga akan menimbulkan conflict of interest, karena saling mencurigai, saling bersaing di internal koalisi, sehingga program-program pemerintah ke depan itu tidak maksimal dijalankan, karena nanti bisa lebih fokus ke konflik politik. Bisa juga ke depan akibat manuver-manuver, akibat intrik-intrik politik di internal koalisi juga bisa pecah," katanya.

Prabowo Harus Tegas

Dia menilai, Prabowo sebagai seorang Presiden RI dan pemimpin parpol koalisi pendukung pemerintah harus menegaskan kepada parpol-parpol koalisinya masalah cawapres 2029 jangan dulu dibicarakan. Prabowo harus menegaskan kepada mereka untuk saat ini fokus bekerja mengatasi berbagai persoalan yang ada.

"Fokus bekerja dulu, fokus mencapai target-target pemerintah, program-program harus disukseskan dulu, baru mungkin nanti 2027-2028 baru mulai ada bisa dibicarakan, sekarang harusnya fokus bekerja dulu," katanya.

Lebih lanjut dia memprediksi ke depannya Prabowo akan sangat mempertimbangkan siapa yang akan mendampinginya sebagai cawapres di 2029. Tentunya Prabowo akan melihat pilihan publik dan hasil survei. Selain itu, Prabowo juga tentu akan mempertimbangkan partai mana yang paling loyal kepadanya.

Bak Bunyi Minor di Tengah Keriuhan Persoalan Bangsa

Sementara itu Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan dukungan dua periode oleh sejumlah parpol ke Prabowo tanpa menyertakan Gibran merupakan hal yang menarik. Sebab, menurutnya, Pilpres masih sangat jauh.

"Maka dukungan seperti ini bak bunyi asing di tengah keriuhan berbagai persoalan bangsa ini," katanya kepada merdeka.com, Selasa (10/2/2026).

Ray menilai isu cawapres ini beririsan langsung dengan pernyataan Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran dua priode. Jokowi mempertegas pandangan ini setelah sebelumnya, ketua harian PSI (Ahmad H.M. Ali), menyebut bisa jadi Gibran akan menjadi pesaing Prabowo bila tidak menyertakannya sebagai cawapres di 2029

Meski pernyataan Jokowi dimaksudkan untuk meredam kekhawatiran Gibran akan jalan sendiri di Pilpres 2029, efeknya justru membuat berbagai kalkulasi dan konsolidasi politik terjadi.

Elektabilitas Tinggi Cawapres Jadi Prioritas

Menurut Ray, Prabowo sepertinya 'welcome' kepada siapapun untuk menjadi cawapresnya di 2029. Dengan dihapusnya presidential treshold oleh mahkamah kontitusi (MK), maka penjaringan cawapres bakal menjadi sebuah keharusan.

"Sehingga, yang paling mungkin dari aspek elektabilitaslah yang akan diprioritaskan untul mendampinginya," katanya.

"Hal ini sekaligus menyatakan bahwa komitmen 2 periode Prabowo-Gibran itu hanyalah versi pak Jokowi. Dari sisi pak Prabowo, komitmen seperti, nampaknya, tidak dijalin," tambahnya.

Dia menilai, elektabilitas Gibran saat ini kurang menggembirakan. Karenanya, belum sepenuhnya dapat disebut aman untuk satu-satunya pilihan Prabowo sebagai cawapres.

"Hal ini jugalah yang mendorong ketua-ketua partai tidak menyertakan Gibran dalam dukungan mereka," kata Ray.

"Meskipun begitu, tentu sangat penting untuk mengingatkan bahwa dukungan yang terlalu buru-buru bisa berimplikasi, pertama; justru dapat berpisah jalan, kedua; justru dapat berakibat negatif kepada pak Prabowo," tutup Ray.

Mari kita tunggu bersama respons Presiden Prabowo dan para politisi Gerindra guna menyikapi sikap-sikap partai yang terlihat kepagian ini.