Badan Pemeriksa Keuangan

Rumah yang terletak di Jalan TB Simatupang Nomor 3, RT 3 RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terbakar pada lantai 4.

Pemerintah Kabupaten Nabire mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembayaran Gaji ASN Nabire Dihentikan untuk 161 aparatur sipil negara. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya penegakan disiplin dan perbaikan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemk

KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023 dengan memeriksa Elvizar, tersangka kunci yang juga terlibat kasus BRI, memicu pertanyaan tentang skala kerugian negara.

Presiden Jokowi memerintahkan agar BPK memuluskan peralihan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain melakukan audit, SIG disebut telah memeriksa jajaran manajemen entitas terkait dan memberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.

Pius Lustrilanang diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Pemkab Sorong, Papua Barat Daya.

Dari empat terdakwa, dua di antaranya tak mengakui menerima suap dan berbelit-belit dalam persidangan. Sehingga keduanya dituntut lebih berat yakni 7,9 tahun penjara.

Ketua BPK Ungkap Temuan 6.011 Masalah Senilai Rp31,34 Triliun di Paripurna DPR. Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dalam rapat paripurna DPR RI ke-23. Pada kesempatan itu, dia mengungkap adanya 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 T.

Nyoman terpilih menjadi Anggota BPK RI setelah mendapatkan suara terbanyak usai melewati proses kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI. Nyoman Adhi Suryadnyana memperoleh 44 suara dari jumlah total 56 suara.

Nyoman terpilih di antara 15 calon anggota BPK yang mengikuti seleksi di DPR.

DPR Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK. DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan berbagai latar belakang, mulai dari tenaga ahli Ketua BPK, auditor utama BPK, ASN Kemenkeu hingga mantan anggota DPR.

BPK Jakarta merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester II 2020. Dalam ikhtisar itu ditemukan adanya kelebihan bayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap subsidi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) senilai Rp415.922,80.

Selain mempunyai tugas yang jelas, terdapat beberapa fungsi BPK yang perlu diketahui. Dalam hal ini, fungsi BPK tidak jauh berbeda dari tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, fungsi BPK juga meliputi fungsi pengawasan dalam jalannya pengelolaan keuangan negara.

BPK dan KPK Sepakati Kerja Sama Berantas Korupsi. BPK dan KPK menandatangani kesepakatan tentang kerja sama dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, yang terindikasi kerugian negara dan unsur pidana, penghitungan kerugian negara, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mengubah orientasi dalam penilaian kinerja kepala daerah. Hal tersebut sebagai upaya BPK terlibat dalam pencegahan korupsi.

Di hadapan Jokowi juga dipaparkan oleh BPK, bahwasannya empat kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WDP adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kemenpora, Kementerian PUPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BPK sebut audit anggaran Guna perjelas pengadaan alutsista di Kemenhan. Pengauditan pengadaan alutsista di Kemenhan dipandang penting untuk mengetahui sebesar apa aset alutsista di Indonesia. Di samping itu juga untuk melihat sejauh mana optimalisasi pengelolaan keuangan negara oleh Kemenhan.

KPK telah menetapkan empat tersangka, dari tujuh orang yang sudah diamankan. Empat tersangka yaitu SUG (Irjen Kemendes), JBP (Eselon III Kemendes), RS (Eselon I BPK), ALS (Auditor BPK).

Eko mengatakan semenjak menjabat sebagai Mendes PDTT menggantikan Marwan Djafar berupaya membawa kementeriannya bersih dari praktik kotor. Ia menambahkan, tak lama sejak dilantik, langsung bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK agar dapat memberantasa korupsi dan praktik kotor lainnya.

Selanjutnya tim menemukan uang Rp 40 juta di ruangan Ali Sadli. Selain uang Rp 40 juta, tim KPK juga menemukan Rp 1,145 miliar dan 3.000 dolar AS di brankas Rochmadi, "Uang Rp 40 juta yang diduga merupakan bagian total komitmen Rp 240 juta karena sebelumnya di awal Mei sudah diserahkan Rp 200 juta," ungkap Agus.