Gerindra: BPK Perlu Masukkan Aspek Pencegahan Korupsi dalam Penilaian Kepala Daerah

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mengubah orientasi dalam penilaian kinerja kepala daerah. Hal tersebut sebagai upaya BPK terlibat dalam pencegahan korupsi.

"Kepala daerah itu kan di dalam penilaian BPK mengejar selalu Wajar tanpa pengecualian (WTP), WTP itu dalam praktiknya ternyata tidak ada hubungannya dengan korupsi, karena WTP itu adalah penyesuaian jabatan antara aset dengan administrasi yang dimiliki," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12).

Dalam proses penilaian kinerja kepala daerah, BPK perlu juga memasukkan pola-pola penilaian yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Meskipun demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan BPK.

"Itu menurut saya orientasi pemeriksaan BPK harus diubah bukan sekedar pencatatan yang bersifat administrasi tetapi catatan juga bersifat pencegahan korupsi," imbuh dia.

Partai politik, lanjut dia, punya peran penting dalam mencetak kepala daerah yang bebas korupsi. Hal tersebut dapat dimulai dari proses perekrutan calon kepala daerah yang akan diusung partai

"Parpol juga harus mencegah agar mereka yang pernah terlibat sudahlah beri kesempatan yang lain mengambil peran dalam proses kenegaraan kemasyarakatan dan seterusnya. Sehingga jangan kamu lagi kamu lagi. Seperti itu," ungkapnya.

"Terus kemudian DPR juga mengambil peran dengan Undang-Undang yang proporsional dan seterusnya. Semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Kira-kira ini harus menjadi semangat dan tujuan yang sama untuk melakukan hal itu," tandasnya.