Kepala Daerah Korup

PH ditahan pada Selasa (2/8) sekira pukul 17.30 WIB usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

“Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin. Sehingga total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang,” kata dia di Meulaboh

KPK sudah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa serta dua pihak swasta Johny Ryndard Kasman serta Ivana Kwelju.

Data dari KPK sendiri menemukan dalam rentang waktu 2004 sampai 2021, dua modus korupsi terbanyak yakni terkait penyuapan dan pengadaan barang jasa.

Mantan Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah dituntut dengan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menilainya telah melakukan tindak pidana korupsi pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang, berupa tanah dan bangunan senilai Rp9,8 miliar.

Pemilu secara langsung menyebabkan calon harus mengeluarkan dana untuk kampanye dari kantong sendiri atau sumbangan pihak ketiga. Namun, UU Pemilu dan UU Pilkada tidak membatasi dana kampanye yang berasal dari calon itu sendiri. Hanya diatur batas maksimal sumbangan dana kampanye pihak ketiga.

Maka itu, Luqman mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan perubahan sistem politik. Untuk melakukan pemberantasan korupsi secara mendasar. "Dibutuhkan kesadaran seluruh pihak untuk melakukan pemberantasan korupsi secara mendasar dengan mengubah sistem politik yang berlaku sekarang," katanya.

Ma'ruf mengatakan pihak KPK sudah menjalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam UU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mendorong RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Muhammad Yusuf sebagai Wali Kota Tasikmalaya definitif. Ia menggantikan Budi Budiman yang terjerat kasus korupsi.

"Parpol itu kan yang juga memilih kepala-kepala daerah, kurang beruntungnya parpol kita tidak punya sistem tata kelola parpol yang baik."

Firli pun mengingatkan kepala daerah yang hadir pada pembekalan tersebut tentang peran penting seorang kepala daerah.

Nawawi meminta pemda memperkuat APIP bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, penguatan APIP harus dilakukan lantaran potensi terjadinya korupsi yang dilakukan kepala daerah karena keharusan membiayai utang politik saat ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Firli menyakini, KPK terus mendorong perbaikan sistem. Menurut Firli, peranan gubernur sebagai perwakilan pemerintah di tiap provinsi menjadi sentral dengan memiliki visi misi dalam rencana strategisnya.

"Nah karena perlu modal, akibatnya apakah calon kepala daerah betul-betul siap untuk mengabdi, berkorban, mengeluarkan segala biaya modal dan lain-lain dan setelah terpilih betul-betul bebas dari korupsi, dan melupakan uang yang menjadi modal," kata Tito.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditantang untuk melaporkan temuan kepala daerah simpan uang di kasino ke penegak hukum. PPATK bahkan disebut tak etis malah mengungkap temuan tersebut ke publik.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mempertanyakan langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal kepala daerah yang diduga menaruh uangnya di rekening kasino luar negeri.

Saan menduga temuan PPATK itu tidak hanya dilakukan satu dua kepala daerah, tetapi banyak temuan lain.

PPATK mencium adanya transaksi sejumlah kepala daerah di luar negeri. Kemudian uang hasil transaksi disimpan di rekening kasino di luar negeri. Berikut fakta-faktanya

Mardani menyebut temuan itu adalah musibah dan kasus besar yang harus diselesaikan.