Akar masalah korupsi di Indonesia dinilai karena sistem politik yang berkonsekuensi biaya yang mahal. Pemegang kekuasaan akan rentan dari praktik korupsi karena sistem pemilihan pengisian jabatan publik mensyaratkan modal biaya besar.
"Selama sistem politik, terutama sistem pemilihan untuk pengisian jabatan publik (presiden, DPR, DPD, kepala daerah, dll) masih seperti sekarang, yang mensyaratkan modal biaya besar, maka selamanya kekuasan akan rentan dari praktik korupsi," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, kepada wartawan, Jumat (7/1).