KPK OTT di Kantor BPN Kabupaten Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT KPK di Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor pada Senin (14/9/2026). Operasi tangkap tangan ini dibenarkan oleh pimpinan lembaga antirasuah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi langkah penindakan tersebut dan menyatakan proses penelusuran masih berjalan.

"Benar, masih pendalaman," kata Setyo saat dikonfirmasi.

Dia belum memerinci jenis maupun konstruksi perkara yang menjadi sasaran OTT, namun memastikan lokasi operasi sekaligus pihak lain turut terjaring.

"Kantah dan beberapa pihak lain," ucapnya.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di BPN Kabupaten Bogor.

OTT KPK Sepanjang 2026

Operasi ini merupakan OTT ke-20 KPK sejak awal tahun. Pada 9–10 Januari 2026, OTT pertama dilakukan dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

Masih di Januari, OTT berikutnya menyasar Wali Kota Madiun Maidi sebagai operasi kedua. Setelah itu, OTT ketiga menjerat Bupati Pati Sudewo.

Memasuki Februari 2026, OTT keempat dilakukan terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak lama kemudian, OTT kelima menarget mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Masih pada Februari, OTT keenam menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

Pada Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK menggelar tiga OTT berbeda. Ketiganya menyasar Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Di April, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Penindakan tersebut menjadi OTT ke-10 KPK sepanjang 2026. Sementara pada Mei, tidak ada OTT yang dilakukan.

Rangkaian operasi berlanjut pada Juni. Sepanjang bulan itu, KPK menggelar sejumlah OTT dan membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri.

Berikutnya, OTT ke-12 menjerat Bupati Muara Enim Edison. Operasi ke-13 menyasar aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan merupakan pengembangan dari OTT sebelumnya.

Setelah itu, OTT ke-14 membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

Pada Juli, KPK meningkatkan intensitas dengan OTT ke-15 hingga ke-18. Sejumlah kepala daerah yang terjaring yakni Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Memasuki Agustus 2026, OTT ke-19 dilakukan terhadap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).