Pemerintah mematangkan master plan proyek strategis tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/GSW) sepanjang 575 kilometer. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut penanganan difokuskan pada pesisir yang paling rentan, dikutip dari Antara.
"Yang jelas saat ini kita terus mematangkan master plan-nya, Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer ini adalah proyek yang luar biasa besar. Tapi saya juga mengingatkan bahwa kita mulai dari yang paling rentan, yaitu Teluk Jakarta. Ini kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Pak Gubernur Pramono Anung misalnya," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (14/9/2026).
Selain Teluk Jakarta, kawasan pesisir Jawa Tengah turut menjadi perhatian karena laju penurunan tanah (land subsidence) yang tinggi dan ancaman banjir rob bulanan, khususnya di Semarang, Kendal, dan Demak. AHY menyebut penanganan akan dibagi dalam beberapa segmen dari barat ke timur, dengan tahapan groundbreaking program sebelum groundbreaking fisik.
"Kemudian, lanjutnya, di Jawa Tengah yang paling terdampak land subsidence dan juga banjir rob, tentu di wilayah Semarang, Kendal, dan Demak. Baru sisanya kita membagi dalam segmen-segmen. Segmen pertama sampai dengan sekian belas segmen dari barat ke timur. Ini masih terus dimatangkan, walaupun ada rencana yang dinamakan groundbreaking program, baru setelah itu berikutnya groundbreaking fisik. Ini juga kami akan terus mengawalnya terlebih dahulu," katanya.
Advertisement
Pendekatan Terpadu Tanggul Laut dari Hulu ke Hilir
AHY menjelaskan, pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, dan normalisasi sungai merupakan satu kesatuan kerja yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya ini tidak bisa bertumpu pada konstruksi beton semata, melainkan harus dibarengi pengendalian eksploitasi air tanah oleh masyarakat.
"Kemudian mencegah banjir kiriman berarti di hulu juga harus ditata. Saya ulangi, tata ruangnya tidak boleh diabaikan, baru kita bicara hilir," katanya.
Menghadapi dampak pemanasan global dan kenaikan muka air laut di wilayah hilir, pemerintah menyiapkan kombinasi solusi struktural serta pendekatan berbasis alam. Penanaman dan pemulihan mangrove disebut sebagai langkah cepat yang melengkapi infrastruktur fisik.
"Selebihnya menggunakan nature-based solution, solusi berbasis alam yang sering digunakan adalah mangrove yang paling baik, dan ini yang bisa dilakukan lebih cepat," pungkasnya.