BPK sebut audit anggaran guna perjelas pengadaan alutsista di Kemenhan

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, pihaknya tengah mengaudit pengadaan proyek alutsista di Kementerian Pertahanan. Audit tersebut dipimpin langsung Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna. "[Audit pengadaan proyek alutsista di Kementerian Pertahanan] Itu di bawah Auditor Utama Keuangan Negara (KN) I, pak Agung Firman," kata Harry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).Meski begitu, Harry mengaku belum mendapat laporan dari Agung Firman Sampurna mengenai progres pengauditan. Dia hanya menyebut, kemungkinan pengauditan pengadaan alutsista di Kemenhan masuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu. "Jadi kalau dalam laporan keuangan Kemenhan itu masuk dalam perhitungan aset. Jadi kan mesti penjabaran lebih lanjutnya dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujarnya.Mantan Ketua BPK ini menekankan, pengauditan pengadaan alutsista di Kemenhan dipandang penting untuk mengetahui sebesar apa aset alutsista di Indonesia. Di samping itu juga untuk melihat sejauh mana optimalisasi pengelolaan keuangan negara oleh Kemenhan."Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima TNI atau Kemenhan untuk kita tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun, tahun kemarin. Tapi kemudian kita sampaikan ke bapak Presiden dan Menkeu kalau ada aset negara satu rupiah pun yang tidak bisa kita periksa itu bisa menyebabkan kementerian itu bisa kita jadikan disclamer. Itu yang membuat akhirnya mereka mempersilakan," katanya.Harry melanjutkan, audit alutsista di Kemenhan juga bertujuan untuk mengetahui hal yang masuk dalam kategori rahasia negara. "Dalam konteks Kemenhan mana yang dianggap rahasia dan itu nanti kita akan apakan. Tentu pelaporannya kita buat sedemikian rupa sehingga tidak terbuka kerahasiaannya," pungkas dia.