VIDEO: Tim Hukum Ganjar Soroti Pemberian Bansos Terbesar, 'Seret' Menkeu Sri Mulyani Ke Sidang

Tim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sri Mulyani tegas menyinggung soal nalar publik sebelum menjelaskan lebih jauh terkait anggaran bansos.

Menurut Todung, keempat menteri yang bakal hadir di MK untuk memberikan keterangan memang berkaitan dengan bansos.

Gibran tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi dihadirkan di MK

Kehadiran itu jika hakim nantinya meminta untuk hadir sebagai saksi dalam sidang perkara PHPU Pilpres

Todung Mulya Lubis mengusulkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dihadirkan untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024

Yustinus mengonfirmasikan Sri Mulyani telah menerima undangan sebagai saksi dari Mahkamah Konstitusi.

Airlangga menegaskan kehadirannya menanti undangan resmi dari MK.

Menteri yang dipanggil dianggap cukup penting oleh hakim MK untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Permintaan tersebut sebagai implikasi permintaan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang meminta Kapolri dihadirkan.

Yusril menjelaskan, kehadiran Kapolri bisa saja dimungkinkan atas kewenangan majelis hakim MK.

Kubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.

Megawati Tegaskan Ganjar-Mahfud Belum Dipensiunkan: Mereka Masih Tetap Kuat!

Ganjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.

Beberapa gerak-gerik mantan gubernur Jawa Tengah mencuri perhatian terpantau dari balkon ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran Ingin Bertemu Ganjar dan Anies usai Putusan Sengketa Pilpres di MK, Apa Tujuannya?

Ganjar-Mahfud ingin adanya pemungutan suara ulang di Pilpres 2024

Tim hukum Anies dan Ganjar protes terhadap saksi yang dihadirkan Prabowo-Gibran

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.