Bansos Dipersoalkan Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud di MK, Begini Reaksi Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal bantuan sosial (bansos) yang dipersoalkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Politisasi bansos dipersoalkan di MK oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Jokowi enggan berkomentar banyak soal itu. Dia menyatakan, tidak mau ikut campur apapun yang berkaitan dengan MK.
"Saya enggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK," ungkap Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4).
Sebelumnya, Ahli dari tim hukum Ganjar-Mahfud, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis mengibaratkan Presiden yang bagi-bagi bantuan sosial demi memenangkan pasangan calon tertentu mirip pegawai yang diam-diam mencuri uang dari kas toko. Menurutnya, hal itu merupakan pelanggaran etika.
Hal itu disampaikannya pada persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
"Kalau presiden dengan begitu saja bagi bansos untuk kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam ambil uang tunai dari kas toko. Itu pencurian dan pelanggaran etika," kata Romo Magnis.
berita untuk kamu.
Romo Magnis mengatakan, bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya.
"Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden bahwa kekuasaan yang dia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat," lanjutnya.
Sedangkan, Ekonom Faisal Basri yang menjadi ahli yang dihadirkan Tim Anies-Muhaimin (AMIN) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4), menyampaikan paparannya soal 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran'.
Faisal menyebut, jika di Indonesia ada mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Faisal mencontohkan tindakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membagikan bansos beberapa waktu lalu.
"Lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," kata Faisal di ruang sidang MK.
"Ini yang saya tunjukkan misalnya Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi," kata Faisal.
Kemudian, ia mencontohkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut agar Menteri Sosial Tri Rismaharini merilis bansos sendiri.
"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia (Bahlil), Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos, jadi sudah uangnya ada tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini loh yang ngasih secara demonstratif, jadi Airlangga Hartarto misalnya," ucapnya.
"Dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar itu adalah Airlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan," ucap Faisal.
- Muhammad Genantan Saputra
Jokowi juga mengingatkan agar penyaluran bansos dipantau ketat supaya tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaJK juga minta tidak dilakukan jelang masa pencoblosan yakni 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bansos beras karena menjadi polemik pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Anies-Muhaimim mengaku telah meminta MK untuk menghadirkan Mensos dan Menkeu.
Baca SelengkapnyaMahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon."
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kabar Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya