Ratusan Relawan Kebencanaan Ikuti Jambore FPRB Ketiga di Banyuwangi: Ajang Saling Belajar Tangguh Bencana

Ratusan relawan kebencanaan dari seluruh Indonesia berkumpul di Jambore FPRB Banyuwangi untuk memperkuat kesiapsiagaan. Apa saja agenda strategis yang dibahas dalam acara penting ini?

Ratusan relawan kebencanaan dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk mengikuti Jambore Ketiga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Acara berskala nasional ini diselenggarakan di Pantai Grand Watu Dodol mulai Jumat (12/9) hingga Minggu (14/9), menjadi wadah penting bagi para pegiat kebencanaan.

Kegiatan Jambore FPRB Banyuwangi ini diikuti oleh perwakilan relawan dari 29 provinsi dan 105 kabupaten/kota yang antusias berbagi pengetahuan dan pengalaman. Mereka terlibat dalam berbagai agenda, mulai dari sosialisasi pendidikan kebencanaan di lingkungan sekolah hingga diskusi tematik mendalam mengenai strategi mitigasi risiko.

Jambore ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas relawan, membangun jaringan kolaborasi antar daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Inisiatif ini diharapkan dapat melahirkan inovasi serta strategi baru dalam menghadapi potensi ancaman bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Banyuwangi Tuan Rumah Ajang Nasional Pengurangan Risiko Bencana

Kabupaten Banyuwangi merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi tuan rumah Jambore Ketiga FPRB, sebuah acara penting berskala nasional. Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dukungan yang memungkinkan kegiatan ini terlaksana.

Menurut Mujiono, Jambore FPRB Banyuwangi ini bukan sekadar pertemuan, melainkan ajang krusial bagi setiap daerah untuk saling belajar. "Banyuwangi merasa terhormat dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional ini, terima kasih kepada Pemprov Jatim dan semoga jambore ini menjadi ajang saling belajar bagi daerah dalam antisipasi dan menghadapi bencana," kata Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono. Pertukaran informasi dan praktik terbaik antar relawan diharapkan dapat memperkaya strategi antisipasi serta penanganan bencana di masa mendatang, mengingat kerawanan bencana yang berbeda di setiap wilayah.

Penyelenggaraan jambore ini menegaskan komitmen Banyuwangi dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana secara nasional. Kehadiran ratusan relawan dari berbagai latar belakang menunjukkan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks.

Kolaborasi Komunitas sebagai Kunci Tangguh Bencana

Wakil Bupati Mujiono menegaskan bahwa upaya tangguh bencana tidak bisa hanya mengandalkan respons darurat atau kebijakan yang bersifat sentralistik dari pemerintah pusat. Kunci utama terletak pada pembangunan sistem berbasis komunitas yang kuat dan kolaborasi lintas sektor yang efektif.

Membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat juga menjadi pilar penting yang tidak bisa ditunda. "Forum ini hadir sebagai wadah strategis yang menyatukan berbagai unsur, semuanya bersatu dalam satu barisan memperkuat kesiapsiagaan kebencanaan," kata Mujiono. Forum FPRB hadir sebagai wadah strategis untuk menyatukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil, dalam satu barisan guna memperkuat kesiapsiagaan kebencanaan secara menyeluruh.

Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki peran aktif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Dengan demikian, respons terhadap kejadian darurat dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi, meminimalkan dampak buruk yang mungkin terjadi.

Penguatan Rencana Kontingensi Bencana di Tingkat Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, turut menyoroti pentingnya Jambore FPRB ini dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, penanggulangan bencana harus melibatkan semua pihak agar masyarakat semakin sadar dan berkapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada.

Adhy Karyono menekankan bahwa setiap daerah memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kontingensi penanggulangan bencana yang komprehensif. "Setiap daerah wajib memiliki rencana kontijensi penanggulangan bencana, mulai dari pemetaan dampak bencana, jumlah penduduk terdampak, hingga ketersediaan sumber daya untuk penyelamatan saat sewaktu-waktu bencana melanda," katanya saat menghadiri Jambore Ketiga FPRB.

Dengan adanya rencana kontingensi yang matang, respons terhadap bencana dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan logistik dan personel jauh sebelum bencana terjadi, memastikan kesiapan yang optimal di tingkat lokal.

Sumber: AntaraNews