Ramai Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Menko PMK Muhadjir Effendy
Ramai Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Menko PMK Muhadjir Effendy
presiden jokowi
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menanggapi ramainya civitas akademika yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ramai Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Menko PMK Muhadjir Effendy
Menurutnya, kampus punya kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari mimbar akademik.
"Kampus itu kan punya jaminan kebebasan namanya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Kebebasan akademik itu hak yang diberikan kepada civitas akademika untuk mengekspresikan, menyampaikan gagasan secara terbuka sesama civitas akademika" kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
- Respons Erick Thohir Atas Keputusan Mundur Mahfud MD dari Menko Polhukam
- Sudah Jadi Hakim MK, Arsul Sani Ngaku Grogi Berhadapan dengan Muhadjir Effendy Ternyata Ini Penyebabnya
- Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
- Viral Pengendara Tujuan Medan Disalip dan Diadang 3 Mobil di Pekanbaru, Ini Reaksi Polisi
"Kalau kemudian kampus itu keluar menyampaikan kritikan, saran, mengumumkan hasil-hasil temuannya, termasuk apresiasi terhadap pihak tertentu, itu namanya kebebasan mimbar akademik. Kebebasan mimbar akademik utama ditujukan guru besar sesuai bidang keilmuannya untuk menyampaikan kepada publik," sambungnya.
Sebagai mantan rektor, Muhadjir menghormati kritikan atau saran dari forum akademik. Dia memandang pernyataan-pernyataan kolega-kolega dari kampus bagian dari bentuk dari kebebasan mimbar akademik.
"Dan itu sangat kita hormati, sangat kita hargai, apalagi saya juga bagian dari mereka," ujar Mantan Mendikbud ini.
"Saya kan pernah jadi rektor cukup lama 16 tahun. Insyaallah di antara menteri-menteri ini saya yang paling paham karena saya jadi rektor 16 tahun. Jadi itu hal yang biasa," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah civitas akademika berbagai kampus menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi politik jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Mayoritas meminta agar Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.
Salah satunya dengan memastikan aparatus pemerintah mulai dari presiden hingga menteri bersikap netral. Seruan tersebut di antaranya disuarakan civitas akademika UGM, UI, Universitas Islam Indonesia, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Andalas.
