PDIP soal Akademisi Buat Petisi Kritik Pemerintah: Demokrasi Hadapi Masalah Serius
Hasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
hasto kristiyanto
Hasto Kristiyanto menanggapi kritikan dari beberapa civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PDIP soal Akademisi Buat Petisi Kritik Pemerintah: Demokrasi Hadapi Masalah Serius
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi kritikan dari beberapa civitas akademika terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satunya melalui petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh civitas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Pergerakan dari elemen perguruan tinggi ini tak boleh dianggap remeh karena ini melawan berbagai bentuk intimidasi," kata Hasto di GBK, Sabtu (3/2).
- PDIP Tanggapi Sindiran Prabowo 'Ndasmu Etik' ke Anies: Tak Ada Gunanya Debat jika Tanpa Etika!
- Hak Angket Pemilu 2024 Belum Jelas, Ini Penjelasan Hasto PDIP
- PDIP Pastikan Gugatan di PTUN Jalan Terus Meski Permohonan Sengketa Pilpres Ditolak MK
- Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil
- Ingin Kuasai Harta hingga Bunuh Lansia, Sejoli Mahasiswa di Makassar Terancam Hukuman Mati
- Besok Pagi, Polri Limpahkan Berkas Pegi Setiawan di Kasus Pembunuhan Vina Cirebon ke Jaksa
Hasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral. Karenanya, ketika sejumlah perguruan tinggi ternama baik itu negeri maupun swasta bersikap, artinya mereka melihat ada yang tidak beres dengan kondisi demokrasi di Indonesia.
"Ini menujukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi persoalan yang serius,” ujar dia.
Menurut Hasto, pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir untuk menjaga marwah demokrasi.
"Pasangan Ganjar-Mahfud datang untuk menggelorakan demokrasi dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat,"
tandas dia.
merdeka.com
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani enggan mengomentari kritik yang disampaikan kalangan kampus atau akademisi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Biarlah rakyat yang menilai bagaimana seorang kepala negara itu memosisikan dirinya menjelang pemilu,"
kata Puan setelah menghadiri kegiatan Senam Cinta Tanah Air (Sicita) di Lapangan Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (2/2).
merdeka.com
Presiden Joko Widodo menekankan, petisi dari beberapa akademisi sejumlah universitas terhadap kualitas pemerintahannya itu merupakan bentuk hak berpendapat dan berdemokrasi.
"Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," kata Jokowi singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta, Jumat (2/2).
Beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumnus Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad), menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Mereka ramai-ramai mengkritik Jokowi, agar kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Dengan cara tidak memanfaatkan institusi kepresidenan demi kepentingan pribadinya.
