Akademisi sejumlah perguruan tinggi mengkritik Jokowi terkait etika dan praktik kenegarawanan.
Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku menerima seluruh kritik dan masukan dari semua pihak.
Termasuk petisi yang dilayangkan para akademisi di beberapa universitas terhadap ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau saya, masukan-masukan semua pihak kami terima. Jadi, terima kasih," kata Gibran di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (3/2).
Ditanya soal tanggapan terkait petisi tersebut, Gibran enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
"Enggak apa-apa, namanya juga ini kan dinamika biasa. Biasa terjadi," kata Kaesang di Lampung Selatan, Lampung, Jumat (2/2).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan, petisi dari beberapa akademisi sejumlah universitas terhadap kualitas pemerintahannya itu merupakan bentuk hak berpendapat dan berdemokrasi.
"Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," kata Jokowi singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta, Jumat (2/2).
Beberapa akademisi dari sejumlah universitas, seperti alumnus Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad), menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Mereka ramai-ramai mengkritik Jokowi, agar kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Dengan cara tidak memanfaatkan institusi kepresidenan demi kepentingan pribadinya.
Respons Anies dan Ganjar
Calon presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan, ikut menanggapi langkah sejumlah kampus membuat petisi mengkritik pemerintah.
Menurut Anies, sikap para intelektual dari kalangan civitas akademik adalah bentuk kepedulian yang akhirnya tidak tinggal diam menyaksikan kondisi demokrasi saat ini.
"Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli. Kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa," kata Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (2/2).
Anies menilai sikap kritik dari civitas akademik sejalan dari apa yang selama ini disuarakan, terkait dugaan pemilu yang telah melenceng dari unsur demokratis.
"Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor," ucap Anies.
Sedangkan Ganjar mengajak semua pihak untuk bersatu menyelamatkan demokrasi di Indonesia.
“Hari ini masyarakat dengan seluruh elemen bekerja keras untuk menyelamatkan demokrasi, sehingga kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor,” tutur Ganjar usai acara Hajatan Rakyat di Lapangan Koni Satrio, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2).
Ganjar menilai, suara para akademisi lewat Petisi Bulaksumur tidak bisa dianggap remeh begitu saja.
“Saya kira kalau para intelektual sudah mulai berbicara seperti ini, rasa-rasanya yuk kita kembalikan bareng-bareng, masih ada waktu, jangan mencederai,” kata Ganjar.
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Presiden Jokowi menilai ragam kritik yang ditujukan dalam petisi itu sebenarnya tidak terbukti.
Baca Selengkapnya
Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menilai langkah intelektual berbagai kampus mengkritik pemerintahan Jokowi merupakan upaya rakyat menyelamatkan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca Selengkapnya
Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.
Baca Selengkapnya
Petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM bersama guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir.
Baca Selengkapnya
Gibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
Baca Selengkapnya
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi