KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi di PT Amarta Karya

Penetapan tersangka diumumkan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait pelaksanaan proyek yang diduga menyimpang dari ketentuan.

Kejaksaan Tinggi Bali berhasil mengungkap dugaan korupsi proyek pembangunan gedung di Universitas Terbuka Denpasar dengan kerugian negara mencapai Rp3 miliar. Siapa saja yang terlibat?

Dua terdakwa kasus Korupsi Gedung Arsip Aceh Timur, Budi Hermawan dan Mahdi, jalani sidang perdana. Kerugian negara mencapai Rp298 juta. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

Penetapan tersangka dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan.

Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar kurang lebih Rp19 miliar.

Kejagung menduga ada kucuran dana yang seolah-olah untuk proyek pembangunan, namun terindikasi tidak ada hasilnya.

Kerugian negara ini didapat sebagaimana hasil dari laporan auditPKN dan BPKP pusat.

Dugaan itu diketahui saat KPK memeriksa Direktur Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintah Desa pada BPKP Wasis Prabowo.

Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya Tahun 2018 hingga 2020.

Sumber di internal KPK membenarkan adanya dugaan uang korupsi proyek fiktif Amarta Karya mengalir ke Airnav Indonesia.

Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dugaan keterlibatan aparat, demi menjaga kepercayaan publik.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.