PSI Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Tangani Kasus Pagar Laut di Tangerang

Dinas KKP mengaku proses pembersihan dan pembongkaran masih berlangsung dan telah berhasil dicabut oleh tim gabungan sepanjang 21,8 kilometer.

Nusron Wahid menegaskan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut Tangerang, Banten dibatalkan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan pemilik sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Desa Urip Jaya, Bekasi.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Terkait target pembongkaran pagar laut secara keseluruhan, pihak Ditpolairud akan mengikuti arahan dari pemangku kepentingan lainnya.

Joko mengaku masih menunggu hasil penyelidikan dari Kementrian Kelautan Perikanan (KKP).

Terdapat 16 personel yang dikerahkan untuk melaksanakan pembongkaran bambu pagar laut.

Pemerintah membongkar pagar laut yang membentang di pesisir Kabupaten Tangerang.

Pembatalan 50 SHGB/SHM di Desa tersebut dilakukan setelah adanya polemik pagar laut di wilayah Pantai Utara Tangerang, Banten.

Hari ini, Rabu (22/1), petugas gabungan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan nelayan serentak membongkar pagar laut melintasi 6 kecamatan itu.

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

Hari ini, Sabtu (18/1/2025), rencananya akan dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Selain Arsin, tiga orang lainnya juga dijatuhi vonis yang sama. Mereka adalah Ujang Karta, Septian, dan Chandra Eka Agung yang dinyatakan bersalah.

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang menganggap bahwa kasus pagar laut murni hanya tindak pidana umum.

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Tak hanya di perairan Tangerang saja, pihaknya juga menyelidiki kasus pagar laut di wilayah lain seperti Bekasi, Jawa Barat serta Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat.