PN Jakpus Register 40 Perkara Keberatan Fintech KPPU, Denda Rp755 Miliar Menanti

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister lebih dari 40 **perkara keberatan fintech KPPU** atas putusan denda Rp755 miliar terkait dugaan kartel penetapan suku bunga pinjaman daring, membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kasus ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) secara resmi telah menerima dan meregister lebih dari 40 permohonan keberatan. Permohonan ini diajukan oleh berbagai perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) sebagai respons terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 05/KPPU-I/2025 yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar. [1, 3, 7] Pendaftaran perkara ini berlangsung pada Kamis (9/4) hingga malam hari, menunjukkan volume permohonan yang signifikan dan berkas yang besar.

Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, memastikan bahwa seluruh permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Niaga. [3, 7] Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi proses yang akan berjalan di Pengadilan Niaga.

Putusan KPPU tersebut menyatakan 97 perusahaan fintech terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. [1, 3, 4, 5] Pelanggaran ini terkait dengan dugaan perjanjian penetapan harga (price fixing) atas biaya layanan pinjaman daring. Implikasi dari putusan ini sangat besar bagi stabilitas dan reputasi sektor keuangan digital di Indonesia.

Detail Putusan KPPU Terkait Kartel Fintech

Majelis Komisi KPPU dalam Putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 menemukan bahwa Terlapor I hingga Terlapor XCVII telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal tersebut secara spesifik melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. [1, 3, 4] Tuduhan utama dalam putusan ini adalah adanya perjanjian penetapan harga atau price fixing atas biaya layanan pinjaman daring. [3, 5]

Sebanyak 97 perusahaan fintech terbukti bersalah melakukan kartel penetapan suku bunga pinjaman. Praktik ini dianggap menghambat persaingan sehat di pasar layanan keuangan digital. [1, 4] Akibatnya, KPPU mengenakan denda kolektif yang mencapai total Rp755 miliar kepada para pelaku usaha tersebut. [1, 4]

Keputusan KPPU ini menegaskan komitmen lembaga tersebut untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan adil. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik-praktik anti-persaingan yang merugikan konsumen serta ekosistem industri fintech secara keseluruhan. [4]

Proses Pendaftaran dan Daftar Perusahaan Pemohon Keberatan

Pendaftaran **perkara keberatan fintech KPPU** di PN Jakpus dilaksanakan secara maraton pada Kamis (9/4) dan berlanjut hingga malam hari. Jumlah pemohon yang mencapai lebih dari 40 perusahaan, disertai berkas permohonan yang cukup besar, menunjukkan kompleksitas kasus ini. [3, 7] Seluruh permohonan telah melewati verifikasi administrasi sesuai Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2021. [3, 7]

Beberapa perusahaan fintech terkemuka yang mengajukan keberatan meliputi PT Esta Kapital Fintek, PT Kredit Pintar Indonesia, dan PT Teknologi Merlin Sejahtera. [7] Ada pula PT Pindar Berbagi Bersama, PT Ammana Fintek Syariah, serta PT Indosaku Digital Teknologi. [7] Daftar ini juga mencakup PT Fintek Digital Indonesia, PT Lumbung Dana Indonesia, PT Ethis Fintek Indonesia, dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia. [7]

Selain itu, PT Berdayakan Usaha Indonesia, PT Digital Micro Indonesia, PT Amartha Mikro Fintek, PT Julo Teknologi Finansial, PT Mapan Global Reksa, dan PT Info Tekno Siaga juga turut mengajukan keberatan. [7] PT Indonesia Fintopia Technology serta perusahaan-perusahaan fintech lainnya melengkapi daftar panjang pemohon keberatan ini. [7] Keberatan ini mencerminkan upaya hukum dari pihak yang merasa dirugikan oleh putusan KPPU. [5]

Komitmen PN Jakpus dalam Penanganan Perkara

Untuk memastikan penanganan **perkara keberatan fintech KPPU** berjalan lancar dan adil, Ketua PN Jakpus telah menunjuk majelis hakim khusus. Majelis ini dipimpin oleh Hakim Ketua Anton Rizal Setiawan, didampingi oleh hakim anggota Firman Akbar dan Achmad Rasyid Purba. [7, 11] Penunjukan ini menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menangani kasus-kasus besar.

Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, menegaskan bahwa pemeriksaan perkara akan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2021. [3, 11] Regulasi ini menjadi panduan utama dalam proses hukum yang akan berjalan. Pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan setiap perkara dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. [11]

PN Jakpus berjanji untuk melaksanakan pemeriksaan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum di bidang persaingan usaha. [11] Dengan demikian, diharapkan keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini.

Sumber: AntaraNews