PKS Sebut Pembahasan IKN Buru-Buru, Masih Bisa Dikoreksi
PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
pks
PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
PKS Sebut Pembahasan IKN Buru-Buru, Masih Bisa Dikoreksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pernyataan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan terkait ibu kota Nusantara. Menurut Juru Bicara PKS Muhammad Kholid kebijakan tersebut masih bisa dikaji kembali, karena proses pemindahan ibu kota terburu-buru dan kurang cermat.
- KPK Periksa Prajurit TNI Terkait Perkara Suap
- Putusan MK soal Batas Usia Capres Cawapres, Mahfud: Apapun Isinya Tetap Harus Dilaksanakan
- Anies Tanggapi PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota: Jangan Sampai Ada Ketimpangan Baru
- Pakar Sebut Semua Pihak Harus Tunduk Putusan MK, Tak Terkecuali KPU
- Jadi Menantu Kesayangan, intip Momen Nia Ramadhani Bersama Mertua Saat Jalani Puasa Ramadhan-Keakraban Bersama Aburizal Bakrie Tuai Sorotan
- Dampak Cuaca Ekstrem, 14 Daerah Berstatus Waspada
"Masih ada waktu untuk mereview kembali, mana yang perlu dikoreksi dari kebijakan pemindahan ibu kota tersebut," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (24/11).
Kholid sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan. Seharusnya dilakukan dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Jika alasan memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan, itu tidak tepat. Pemerataan ekonomi bukan dengan cara memindahkan ibu kota, tetapi dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ujarnya.
Pemerataan pembangunan perlu dilakukan dengan membesarkan kota yang sudah terbangun dengan baik. Ditambah dengan meningkatkan kelasnya.
"Kota-kota yang kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar, dan kota besar menjadi kota yang lebih maju lagi sebagai motor pertumbuhan ekonomi," jelas Kholid.
Kholid juga mengingatkan pentingnya dana desa sebagai stimulus pembangunan di desa, agar pembangunan di desa bisa menghadirkan kesejahteraan bagi warga desa.
Alumni Universitas Indonesia ini memandang bahwa pemindahan ibu kota harus benar-benar dirancang dengan matang dan tidak tergesa-gesa. Harus dikaji dampaknya secara komprehensif, baik dampak ekonomi, politik, sosial, historis, geopolitik dan aspek lingkungan hidup yang ditimbulkan.
"Proses pembahasan IKN kemarin terlalu cepat dan terburu-buru. Perlu ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membahasnya kembali," sambungnya.
Diberitakan, Anies Baswedan melontarkan kritik atas pembangunan IKN saat tanya jawab bersama panelis, dalam uji publik bertajuk dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.
Anies awalnya mendapatkan pertanyaan oleh Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, yang dalam dialog itu menjadi panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan Sosial.
Mulanya Siti Zuhro bertanya sikap Anies dan Cak Imin terhadap Pemilu yang dampaknya sampai pada desentralisasi dan otonomi daerah. Dia pun lanjut bertanya apakah IKN prospektif untuk Indonesia.
"Izin Pak Moderator berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?," tanya Siti Zuhro, dilihat dalam siaran YouTube TvMu Channel, Rabu (22/11).
Lantas, Anies menjawab dengan lugas pertanyaan Siti Zuhro. Menurut Anies pembangunan kota baru, justru akan menghasilkan ketimpangan.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," jawab Anies.
