Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg

Masuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.

Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Said mengakui bahwa memang dirinya pernah mengusulkan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR.

Dasco menegaskan, usulan Kepala Daerah dipilih DPRD baru sekadar wacana, mengingat tak ada revisi UU Pilkada.

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah masa sanksinya berakhir, memicu pertanyaan tentang prosesnya.

Diketahui, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) digugat ke MK. Salah satu permohonannya meminta DPR tak rapat di luar gedung parlemen, misalnya hotel.

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.

Pihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.