Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang, KLHK: Daripada Setiap Hari Nyari Proposal

Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Wapres Ma’ruf Amin meminta ormas agama untuk mematuhi aturan pengelolaan tambang yang benar.

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

PBNU berjanji akan memanfaatkan peraturan itu secara bertanggung jawab

seharusnya izin dalam mengelola tambang juga diberikan kepada masyarakat di daerah

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.

Pasal 83A menyebut bahwa ormas keagamaan bisa mengelola wilayah khusus izin usaha pertambangan (WIUPK).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung sukses memantau 17 gajah liar di Bentang Alam Seblat menggunakan teknologi drone thermal, sebuah terobosan konservasi yang krusial.

Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta kajian komprehensif atas kebijakan pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh KLHK, mengingat potensi dampak besar terhadap 29 ribu pekerja dan masyarakat di 11 kabupaten dan satu kota.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengakui tingginya biaya penanganan sampah laut di Indonesia, menyoroti kompleksitas masalah dan urgensi pengelolaan sampah darat sebagai akar masalah.

Tim Manggala Agni menghadapi tantangan serius dalam memadamkan Karhutla Bengkalis di Desa Sekodi akibat minimnya sumber air, sehingga harus berkoordinasi untuk bantuan alat berat dan mengerahkan water bombing.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendampingi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotawaringin Timur (Kotim) dalam penerapan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Nasional Pengelolaan Sampah, guna mewujudkan lingkungan bersih dan mendukung Pro

Kematian dua anak harimau Benggala di Bandung Zoo memicu sorotan DPRD Jabar terhadap tata kelola kebun binatang yang dinilai bermasalah, bukan sekadar insiden biasa.

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor apabila tidak diimplementasikan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Hal ini terungkap usai Purbaya dan Bahlil melakukan pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas menyediakan ruang, tetapi juga memastikan adanya kesempatan yang mendorong perempuan berkembang secara optimal.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.